Coattail Anies Baswedan Mulai Naikkan Elektabilitas Parpol Pendukung di Pemilu 2024

Elektabilitas Partai Nasdem akhirnya meningkat 5,20 persen, setelah satu bulan lebih mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Indopol, Partai Nasdem akhirnya mendapat efek elektoral atas deklarasi Anies Baswedan sebagai capres.

Baca: Partai Bulan Bintang Dukung Capres Terbaik di Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto, mengatakan dalam survei ini PDIP memiliki elektabilitas 17,89 persen. Diikuti Gerindra (12,93 persen), Nasdem (9,02 persen), Golkar (7,32 persen), PKB (5,45 persen), Demokrat (5,20 persen), PKS (3,90 persen), PAN (1,46 persen), Partai Baru (1,38 persen), PPP (1,06 persen). Sisanya di bawah 1 persen.

Baca selanjutnya

Kota Al Khokha Ibukota Provinsi Al Hudaydah Sementara di Yaman

Yaman kini mempunyai dua pemerintahan di Aden dan Sanaa.

Pemerintahan Aden dipimpin oleh Presiden Rashad Al Alimi ketua Dewan Presidium Yaman (PLC).

Akibat dualitas pemerintahan itu terdapat juga dua jabatan gubenur dan ibukota di masing-masing provinsi.

Di kasus provinsi Al Hudaydah, hampir 90 persen wilayahnya dikuasai kelompok Houthi dengan pemerintahan mereka di Sanaa.

Ibukotanya Al Hudaydah. Namun terdapat beberapa distrik di selatan yang dikuasai oleh pemerintah yang sah. Sehingga pemerintahan Yaman menjadikan Distrik Al Khokha sebagai ibukota provinsi Al Hudaydah sementara versi mereka.

Akibatnya kini pembangunan besar-besaran terjadi di kota kecil yang hanya berpenduduk tak sampai 50 ribu lebih itu.

Kota ini termasuk dalam daftar kota wisata di Yaman karena berada di pinggir pantai. Situs bersejarah di Al Khokha di antaranya:

1. Masjid Agung di kota Al-Khokha: Masjid ini terletak di sebelah barat pasar kota. Pembangunannya dimulai pada era Rasulidisme. Dibangun oleh Raja Muzaffar “Yusuf bin Omar” pada tahun 647-694 H, dan direnovasi secara berturut-turut, kecuali menaranya yang tingginya 20 meter, yang masih berdiri dengan karakter lamanya.

2. Dar Al-Omeisy: Sebuah bangunan yang terletak di sebelah timur pasar kota Al-Khoukha. Bangunan ini berusia lebih dari 200 tahun dan dirancang dengan gaya benteng militer tua yang berisi barikade dan bukaan yang menutupi segala arah di sekitar rumah dan sudut-sudutnya, saat ini digunakan sebagai tempat tinggal salah satu cucu Al-Omeisy.

3. Masjid Ali bin Mushaj: Sebuah masjid arkeologi kuno yang terletak di desa Mushaj, selatan kota Al-Khokha. Pembangunannya dikaitkan dengan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dan dikaitkan dengan Ali bin Mahdi Al-Ra'ini.

4. Masjid Darib: Sebuah masjid arkeologi kuno yang terletak di desa Mushaj. Berdirinya kembali ke tahun 1295 H. Pembangunannya dikaitkan dengan Abdullah bin Abdullah Darib.

Saat ini pemerintah yang sah menempatkan mantan wakil gubernur Al Hasan Taher sebagai pejabat gubernur.

Al Hasan Taher termasuk pihak yang kecewa dengan mundurkan pasukan pemerintah yang hampir menguasai seluruh provinsi Al Hudaydah.

Pasukan pemerintah ditarik sebagai bagian dari perjanjian damai Stockholm antara pihak pemerintah dan Houthi.

Menurut Taher, perjanjian ini telah dilanggar oleh kedua belah pihak sehingga pemerintah seharusnya mengambil alih kembali seluruh wilayah Al Hudaydah termasuk semua wilayah federal Tihamah.

Saat itu, PBB meminta pemerintah yang sah untuk menyerahkan Al Hudaydah kepada Houthi karena itu merupakan satu-satunya akses masuk bantuan ke wilayah Houthi yang menguasai 2/3 penduduk Yaman.

Saat pasukan pemerintah menguasai al Hudaydah, 20 juta penduduk Yaman di wilayah Houthi mengalami krisis kemanusiaan dengan mewabahnya kolera.

Walau begitu, pihak Houthi juga tidak melepaskan pengepungannya ke Taiz meski Al Hudaydah telah diserahkan.

Kelompok Houthi mengangkat Muhammad Ayyash Qahim sebagai gubernur Al Hudaydah versi mereka dan berkantor di kota Al Hudaydah yang menjadi ibukota provinsi 

Baca selanjutnya

Meski Didera Konflik, 42 Ribu Imigran Afrika Menyeludup Masuk Yaman

Lembaga migrasi dunia mengumumkan pada hari Minggu bahwa lebih dari 42.000 migran Afrika telah tiba di Yaman sejak awal tahun ini.

"42.70 migran Afrika telah tiba di Yaman sejak awal tahun ini," kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan. Dia mencatat bahwa 92 persen dari migran adalah orang Etiopia, sedangkan sisanya dari Somalia.

Dikatakan bahwa "situasi di sepanjang daerah perbatasan Yaman tetap genting, dengan berlanjutnya pelaporan pelanggaran terhadap migran."

Agustus lalu, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Yaman mengatakan dalam laporan bulanannya untuk melacak arus migran bahwa 34.437 migran memasuki Yaman selama periode dari Januari hingga Juli 2022, dibandingkan dengan 11.555 migran yang tiba di pantai Yaman selama periode yang sama di Yaman tahun 2021.

Organisasi tersebut menyatakan bahwa 3.171 migran Afrika tiba di Yaman pada Juli, turun dari 3.174 pada bulan sebelumnya. "93 persen dari migran ini berasal dari Ethiopia, sedangkan sisanya berasal dari Somalia," tambah laporan itu.

Yaman adalah tujuan para migran dari negara-negara Tanduk Afrika, terutama Ethiopia dan Somalia, dan banyak dari mereka bertujuan untuk melanjutkan perjalanan sulit mereka ke negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

Jalur migrasi Ethiopia ke Yaman merupakan jalur kuno yang sudah ditempuh berabad-abad.

Jalur ini juga digunakan oleh beberapa kerajaan Ethiopia menginvasi Yaman khususnya sebelum era Nabi Muhamd SAW.

Pada saat Hijrah, banyak juga warga Arab yang memilih hijrah ke Ethiopia dibandingkan Madinah.

Pada abad pertengahan, sejumlah kesultanan Islam berhasil didirikan oleh warga Ethiopia dengan bantuan Yaman, di antaranya kesultanan Adal, Afar dan lain sebagainya.

Baca selanjutnya

Deklarasi Tuntutan Warga Al Katiri di Yaman Perkuat Independensi Hadramaut

Sebuah pertemuan Persatuan Kabilah dan Pribumi Al Katiri mengeluarkan sejumlah tuntutan dalam deklarasi usai memperingati Revolusi 26 September.

Dalam deklarasi tersebut, warga Al Katiri memperkuat kembali tuntutannya bahwa Hadramaut adalah sebuah wilayah yang independen dan tidak berada di bawah institusi apapu di bawah negara Yaman.

Pernyataan ini sepertinya diarahkan kepada kelompok Al Houthi maupun separatis STC Yaman yang ingin menjadikan Hadramut sebagai bawahannya dan tidak di bawah negara.

Mereka juga mengatakan bahwa segala administasi di wilayah kabilah tidak dapat dicampurtangani oleh pihak luar.

Tuntutan berikutnya adalah agar kementerian dalam negeri membayar gaji para pegawai yang berkerja dalam administrasi para kabilah.

Selain itu, mereka juga menuntut kuota 3.000 prajurit baru di dinas ketentaraan yang dikhususnya untuk putra puteri Al Katiri.

Dalam pembagian keuntungan SDA, Hadramaut secara keseluruhan harus mendapat 75 persen dan sisanya diberikan kepada pemerintah Yaman untuk dibagikan ke seluruh negeri.

Dana tersebut harus dimasukkan untuk membangun infrastruktur di Hadramaut dan memastikan kemakmuran warganya.

Jika tuntutan ini tidak dapat diterima oleh pihak terkait maka pasukan kabilah Al Kathiri akan mengimplementasikannya dan Hadramut siap untuk merdeka terpisah dari Yaman.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan sebuah organisasi Hadramaut lainnya bernama Arbitration of Hadramaut Tribes atau Murjiiyah Qabaliyah Hadramaut yang diketuai Sheikh Abdullah Saleh Al Kathiri seorang senator dari Hadramaut.

Saleh Al Katiri berpendapat bahwa urusan administrasi sipil dan militer harus menjadi tanggungan negara Yaman. Walau tak spesifik menyebut negara yang dimaksud adalah negara federasi Yaman atau negara bagian yang memang pernah diusulkan oleh konsep negara federasi Yaman tahun 2014.

Baca selanjutnya

Apakah Kesultanan Tarim Mampu Berdikari Jika Dibentuk Kembali di Federasi Yaman?

Kesultanan Tarim diperkirakan akan berdiri kembali dalam sistem negara federasi Yaman yang digagas sejak 2014 lalu.

Meski pernah dihapuskan pada tahun 1940-an, Kesultanan Tarim menyisakan peninggalan bersejarah dengan nilai tinggi termasuk istana kesultanan.

Saat ini jumlah penduduk Tarim sekitar 50 ribuan yang hampir mirip jumlah warga di Kamp Pengungsi Al Rukban di Suriah. Jumlah ini juga sama dengan jumlah penduduk sebuah kecamatan di Sumatera atau sebuah desa di Jawa.

Walau begitu, jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan penduduk negara Tuvalu atau Nauru yang masing-masing tak lebih dari 12 ribu orang.

Uniknya, Kesultanan Tarim lumayan mandiri dalam industri. Terdapat pabrik pembuatan kipas angin dan AC di sini.

Jika Kesultanan Tarim berdiri lagi, bisa menjadi bagian dari Negara Al Katiri atau langsung di bawah Wilayah Hadramaut. Atau bisa juga berdaulat penuh sembari  menjalin kerja sama dengan pemerintahan Yaman dalam urusan luar negeri dan militer. Sehingga mirip posisinya sebagai protektorat Yaman sebagaimana era Inggris dulu.

Pada awalnya Kesultanan Tarim merupakan pecahan dari Negara Al Katiri di Arabia Selatan dulunya. Dipimpin pertama kali oleh Sultan Muhsin Ibn Ghalib Al Katiri sebagai kepala negara sementara pemerintahan dikelola kabinet Jamiyah Al Haq.

Saat Sultan wafat tahun 1924, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Salim dengan kabinet Liga Tarim.

Namun pemerintahan Liga Tarim gagal mewujudkan pemerintahan yang dicintai rakyatnya sehingga mengakibatkan perang sipil. Negara Al Katiri mengirimkan pasukan untuk mendamaikan warga Tarim namun gagal sehingga Kesultanan Tarim dihapuskan dan kembali menjadi bagian dari Negara Al Katiri.

Konsep negara federasi digags kembali oleh Presiden Yaman pada 2014 Mansour Hadi.

Tujuannya untuk mengurangi beban pemerintah dengan memberikan kekuasan penuh kepada negara bagian untuk mandiri dan memerintah secara otonom.

Pemerintah akan fokus mengatasi urusan luar negeri dan keamanan termasuk menyiapkan pasukan nasional agar negara-negara bagian itu tidak dicaplok oleh Alqaeda maupun ISIS termasuk kelompok Houthi.

Namun, belakangan berdiri juga kelompok separtis Yaman Selatan atau STC bermusuhan dengan pemerintah walau menjadi satu koalisi.

Keberadaan STC ini sebenarnya tidak membawa hal baru karena dulunya Aden adalah bagian dari Federasi Arabia Selatan minus Hadramaut.

Namun jika STC memasukkan Hadramaut dalan kekuasaannya maka otomatis federasi Yaman hanya dua yakni Yaman Utara dengan pemerintah bentukan Houthi dan Yaman Selatan yang terdiri dari beberapa negara bagian dibawah STC.

Dengan fakta ini justru tugas pemerintah pusat yang diakui dunia internasional menjadi lebih ringan karena pasukan pemerintah hanya mengawal ancaman dari luar  dan hubungan internasional sementara untuk keamanan internal telah diurusi oleh pasukan STC maupun Houthi.

Baca selanjutnya

Bawa Bendera AS, Sejumlah Warga Tolak Penunjukan Pemimpin De Facto Baru 'Negara Al Rukban' di Suriah

Sejumlah warga kamp pengungsi Al Rukban di Suriah menolak penunjukan Kapten Farid Al Qasim untuk menjadi pemimoin de facto menggantikan Kolonel Muhannad Tala.

Penggantian itu diumumkan oleh Pasukan Amerika Serikat yang menguasai pangkalan militer Al Tanf di Al Rukban.

Menurut informasi yang beredar, kudeta terhadap Muhannad Tala dilakukan usai perbedaan pendapat dengan sejumlah perwira dari Inggris, Norwegia dan Jerman yang menjadi bagian dari koalisi AS.

Tidak diketahui apakah AS akan mengubah keputusannya mengingat kondisi pengungsi Suriah di Al Rukban terus mengalami penurunan.

Pemerintah Suriah lepas tangan dengan kondisi pengungsi di Al Rukban karena melihatnya sebagai kamp pengungsi ilegal. Kehadiran AS dkk di wilayah terbut juga dianggap Damaskus sebagai ilegal.

Sementara itu pemerintah interim Suriah atau SIG di bawah kendali oposisi SOC/SNC juga tidak mempunyai kedaulatan di Al Rukban karena sejatinya para milisi yang menjadi bagian dari koalisi AS dkk tidak menjadi bagian dari Tentara Nasional Suriah atau SNA yang menjadi pengganti FSA.

Kondisi pengungsi Al Rukban lebih buruk dari Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh karena lembaga kemanusiaan dunia sulit mengkangkau daerah tersebut. AS dkk juga tidak menjamin keselamatan pengungsi meski menjadi penentu segala kebijakan.

Milisi Suriah di Al Tanf merupakan proksi AS dan koalisi untuk mengimbangi kehadiran Iran dkk termasuk ISIS.

Secara de facto, Kamp Pengungsi Al Rukban menjadis sebuah negara proto karena tidak berhubungan dengan siapapun. Secara de jure, Al Rukban juga bukan baguan dari jajahan AS dkk walau mirip seperti protektorat.

Baca selanjutnya

Mengenal Negara Al Katiri di Hadramaut Yaman

Konflik yang terjadi dalam satu dekade belakangan membuat sejarah Yaman menjadi kabur.

Padahal negeri ini sudah dikenal sejak era Nabi Sulaiman dan mengalami kemajuan pesat era Utsmaniyah karena menjadi tempat persinggahan kapal.

Di wilayah Yaman Selatan, terdapat negara tua bernama Al Katiri yang berdiri sejak era abad ke-14.

Namun saat Inggris mendapat ijin dari Utsmaniyah untuk berdagang di Aden, berbagai tipu muslihat dijalankan hingga akhirnya seluruh wilayah sekitar Aden menjadi jajahan Inggris bernama Arabia Selatan.

Karena hanya digunakan sebagai tempat singgal kapal-kapal uap Inggris, pengelolaan Aden diserahkan ke India yang saat itu diperintah langsung dari India.

Saat itu negara Al Katiri di Hadramaut masih menjadi negara merdeka hingga akhirnya dengan devide et impera, seluruh Hadramaut termasuk Al Katiri tunduk ke Inggris dan menjadi bagian dari Aden yang akhirnya menjadi Yaman Selatan.

Saat ini, semangat untuk mendirikan kembali Yaman Selatan terlahir kembali usai kelompok Houthi berkuasa di Sanaa dan mengusir pemerintahan yang sah.

Meski pemerintahan yang sah berkedudukan sementara di Aden, namun secara de facto kota ini dikuasai oleh separatis STC Yaman Selatan.

Jika konstalasi politik Yaman mengarah pada berdirinya Yaman Selatan, maka kalangan pedalaman Hadramaut khususnya di bekas wilayah Al Katiri dan sekitarnya memilih untuk merdeka sendiri tak mau bergabung dengan Yaman Selatan maupun di bawah Houthi.

Baca selengkapnya

Memahami Tiga Narasi Politik di Yaman Terkait Infrastruktur Migas

Terdapat tiga narasi yang saling bersebelahan antara media di Yaman terkait infrastruktur minyak dan gas lokas usai terjadinya konflik sejak 2015.

Sebagaimana diketahui, meski dikenal sebagai negara miskin, Yaman memiliki cadangan migas yang lumayan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Negeri ini juga dikenal makmur di era Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah sampai Inggris berkuasa.

Namun sejak tahun 2015, kekayaan migas Yaman tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah.

Oleh karena itu terdapat tiga narasi berita yang saling bertentangan.

Pertama, narasi pemerintah yang diakui PBB dan dunia internasional yang menyebut bahwa pasokan minyak ke wilayah Houthi dibajak sehingga tidak sampai ke rakyat yang membutuhkan.

Pemerintah resminya berpusat di Aden sebagai ibukota sementara usai Sanaan dikuasai oleh kelompok Houthi dan mendirikan pemerintahan sendiri bernama 'penyelamat'.

Sementara itu, narasi pemerintah penyelamat di Sanaa di bawah kontrol Houthi menyebut bahwa kekayaan SDA Yaman telah 'dicuri' oleh koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Hal itu dapat difahami bahwa dengan kondisi konflik sangat sulit bagi Yaman untuk ekspor migas kecuali dengan jaminan dari Arab Saudi dan Uni Emirat.

Untuk diketahui, narasi di pemerintahan Aden juga terbagi dua. Kelompok Reformasi atau Al Islah dukungan Arab Saudi mengklaim bahwa Uni Emirat Arab dengan semena-mena melakukan ekspor tanpa persetujuan Aden.

Walau begitu, UAE merasa tidak melakukannya karena telah bekerja sama dengan kelompok separatis STC yang menguasai sebagian sumber migas.

Meski masuk dalam komponen pasukan pemerintah, pasukan STC terus melakukan upaya pengambilalihan kota-kota migas yang berada dalam kekuasaan pemerintah.

Pemerintah berad dalan posisi lemah karena Aden sendiri kini berada dalam kontrol penuh STC di samping mereka harus terus membendung pergerakan kelompok Houthi.

Demi tetap bisa mengimbangi kekuatan Houthi, pemerintah Aden harus melakukan kompromi dengan separatis STC yang makin hari wilayah kekuasaannya semakin meluas.

Baca selanjutnya

Villa Bali Jeddah Tawarkan Hunian Eksklusif Ala Indonesia di Arab Saudi

Sebuah hunian wisata bernama Villa Bali Jeddah menawarkan hunian eklusif bernuansa Indonesia di Arab Saudi.

Ketenaran nama Bali mampu membuat pengusaha di Arab Saudi berinovasi untuk menghadirkan suasana alami tropis lengkap dengan tumbuhan yabg menghijau.

Lihat informasi lengkapnya di sini

Tantangan Presiden Yaman Rashad Al Alimi Buka Pengepungan Houthi ke Taiz

Presiden Yaman Rashad Al Alimi berjanji akan membebaskan kota terbesar ketiga Yaman, Taiz, dari kepungan dan blokade kelompok pemberontak Houthi.

Kota Taiz yang dikenal sebagai ibukota budaya Yaman terus diblokade kelompok Houthi yang memerintah di Sanaa meski embargo pemerintah ke bandara udara dan bala bantuan kemanusiaan diijinkan pemerintah ke mengalir ke wilayah yang dikuasai Houthi.

Al Alimi menyebut tindakan Houthi ini tidak berperikemanusiaan. Meski begitu Uni Emirat Arab telah berhasil membangun bandara perintis di Mocha dekat Taiz untuk mempermudah penyaluran bantuan.

Krlompok Houthi atau Ansharullah mempunyai pemerintahan sendiri di Sanaan meski tak diakui dunia internasional dengan Mahdi Al Mashat sebagai presiden.

Pasukan pemerintah dan Houthi saat ini sedang gencatan senjata meski begitu, konflik diinternal pemerintahan Aden yang diakui dunia justru sedang berlangsung.

Konflik itu terjadi antara pasukan STC Yaman Selatan yang terus melakukan pengambialihan kekuasaan khususnya di daerah yang kaya minyak.

Meski separatis, pasukan STC dukungan Uni Emirat Arab ini semakin kuat dengan pendanaan yang matang dan menjadi bagian dari pasukan pemerintah melawan Houthi.

Praktis wilayah kekuasaan pemerintah Yanan sekarang adalah bekas Yaman Selatan dulu. Namun secara perlahan, 1/3 wilayah khususya kaya migas telah dikuasai STC. Pemimpin STC masuk dalam keanggotan Dewan Kepresidenan Yaman atau PLC yang diketuai Rashad Al Alimi.

Baca selanjutnya

Industri Militer Korea Utara Diuntungkan dengan Konflik Rusia-Ukraina yang Berkepanjangan

Setelah Belarusia dan Iran, kini industri militer Korea Utara dilaporkan mendapat keuntungan yang signikan dengan monflik Rusia dan Ukraina yang semakin berkepanjangan.

Baru-baru ini AS mensinyalir bahwa Rusia telah memesan produk amunisi dan artileri dari Korea Utara untuk mengisi kekosongan yang mereka miliki.

Sebelumnya, AS juga melihat pabrik drone Iran dan Belarusia juga diuntungkan dengan meningkatkan pesanan dari Rusia.

Jika itu benar, kedua Korea diuntungkan dari konflik setelah sebelumnya Korea Selatan juga mengalami pelonjakan pesanan produksi alutsista dari negara-negara tetangga Ukraina seperti Polandia.

Sebagaimana diketahui sejumlah negara eks blok Komunis yang sudah gabung NATO memberikan bantuan hibah persenjataan ke Ukraina dan memilih membeli yang baru dari Korsel, AS dan negara produsen lainnya.

Baca selanjutnya

Siapa Tokoh Tuan Lobe Disebut Ulama Penyebar Islam di Simalungun yang Dimakamkan di Keramat Kubah Pandan Perdagangan?

Sebuah kompleks pemakaman yang disebut Keramat Kubah Pandan di Perdagangan, Simalungun memicu keingin tahuan warganet mengenai sosok Tuan Lobe yang disebut dikuburkan di sana.

Dinukil dari berbagai sumber, kompleks pemakaman ini telah berusia ratusn tahun yang membuktikan bahwa para ulama dan Islam telah lama berdakwah di Simalungun.

Dari segi sejarah, Islam di Simalungun dikenal telah dibawa oleh orang Aceh di era Samudera Pasai maupun orang pesisir dari Medan, Barus, Tanjung Balai maupun Asahan.

Tidak ada yang mengenal nama asli tikoh bergelar tuan lobe ini. Nama atau gelar Tuan Lobe sendiri sudah lama dikenal di Tanah Batak dan sekitarnya termasuk Simalungun, Mandailing, Karo maupun Pakpak Dairi yang berarti guru agama Islam sejak lama.

Jejak para tuan Lobe ini masih terlihat di dalam beberapa bukti silsilah atau tarombo/tambo yang dimiliki oleh orang Batak 

Namun jika melihat sejarah Simalungun, sejak tahun 1451 telah ada tuan guru atau syeikh yang disegani khususnya di kawasan Perdagangan bernama Datuk Sahilan. (Baca selengkapnya) Saat itu Simalungun berada dalam pengaruh Kerajaan Pagaruyung dari Sumatera Barat dan masih berhubungan dengan ekspedisi Pamalayu Majapahit pada masa Adityawarman.

Datu Sahilan merupakan salah satu dai perintis di Simalungun yang mempunyai jaringan ulama sampai ke India, Malaysia dan lain sebagainya. (Baca selengkapnya).

Mungkinkah Tuan Lobe yang dimakamkan di kompleks pemakaman Keramat Kubah Pandan, Perdagangan Simalungun ini adalah Datuk Sahilan?

baca selengkapnya

Melihat Kesamaan Perdamaian Bangsamoro dengan Filipinan dengan Kesultanan Sulu dengan AS

Walaupun ada perbedaan khususnya antara periode sekarang (Bangsamoro dengan Filipina) dengan periode jaman jaman penjajahan (Kesultanan Sulu dengan Amerika Serikat) namun ada kesamaan keduanya.

Kesamaan itu terlihat keterlibatan Turki di jaman sekarang dan Utsmaniyah di jaman dahulu.

Saat itu Utsmaniyah mendamainkan Kesultanan Sulu dengan Amerika Serikat, walau diartikan menjadi memberikan.

Sekarang juga Turki mendamaikan antara pemerintahan Filipina dan Bangsamoro.

Baca

Gelombang Covid-19 Mulai Masuk Wilayah NES Suriah

Gelombang wabah Covid-19 secara oerlahan mulai masuk ke wilayah otonomi yang tidak diakui NES Suriah.

Wilayah NES sebekumnya adalah wilayah ISIS yang memiliki 70 persen ladang minyak Suriah.

Pemerintahan NES memberikan himbauan untuk menutup semua perbatasan. Selain itu, keluarga dari luar NES dilarang melakukan penguburan di wilayah mereka. Selanjutnya lihat image di atas.

Baca sumber

Jelang Idul Adha, Suriah Ekspor Ternak ke Irak dan Teluk

Ekonomi Suriah sedikit meningkat jelang Idul Adha dengan ekspor hewan ternak untuk kurban.

Ternah dari Suriah dinilai lebih bermutu dari ternak lainnya yang berasal dari Iean, Turki dan lain sebagainya.

Pusat peternakan di Suriah terdalat di daerah Hasakah yang dikuasai oleh pemerintahan otonomi Suriah (NES).

Juga terdapat di daerah lainnya yang dikuasai Bashar Al Assad, SG dan SIG.

Lihat:

https://youtu.be/ItPmCnzXM4g

Iran Resmikan PLTS Terbaru Buatan Dalam Negeri

Iran meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya baru-baru ini yang semua komponennya dibuat di dalam negeri.

Pengembangan PLTS ini menjadi sebuah prestasi di tengah embargo dari AS.

Iran secara pelan namun pasti mulai mengembangkan kebutuhan lokal dengan produk-produk dalam negeri.

Lihat di sini:

https://youtu.be/nUWEdZJalDU

Balon Erik Atrada Lengkapi Berkas #Pilkada2020 Labuhanbatu ke Partai Bulan Bintang

Assalamu alaikum wrwb

Alhamdulillah hari ini tgl 11/ 12-2019

Ketua  DPC PBB  dan Tim Rekrutmen pilkada PBB Labuhanbatu induk

Menerima kehadiran bpk Erik Atrada dlm rangka pengembalian Berkas

Pendaftaran calon Bupati  Labuhanbatu induk

Selamat berjuang    semoga berhasil

Sumber: Facebook Kabar Bulan Bintang

Lagi, Putra Terbaik Bangsa Ikut Penjaringan Balon #Pilkada Partai Bulan Bintang Labuhanbatu Utara

Kapten Inf. Darno Ambil Berkas ke DPC PBB Labura

Wonosari (11/12)

Kapten Infantri Darno yang di wakilkan oleh saudara Khairil Fadly Sinaga ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati / Wakil Bupati Labura ke Markas Cabang DPC Partai Bulan Bintang Labura Jalan: Utama Wonosari Lk. II Kelurahan Aekkanopan.

Kehadiran Fadly di sambut langsung oleh Ketua DPC PBB Labura, Abanganda Dedy Agussandy. "Mas Darno adalah senior saya di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu. Walau terpauk jauh, tapi Beliau sudah seperti Abang bagi saya maupun kawan2 Alumni lainnya", ungkap Bang Dedy di hadapan saudara Fadly.

"Sosok Kepemimpinan Beliau tidak di ragukan lagi, dengan didikan Militer yg sudah sangat di akui ketangguhannya, maka Beliau adalah salah satu Figur yang tepat untuk memimpin daerah yg kita cintai ini" pungkas Ketua DPC PBB Labura.

Dengan demikian maka sudah 4 Bakal Calon Bupati yang ngambil berkas ke DPC PBB Labura, yakni :

1. H. Ahmad Rizal Munthe, SH

2. Haris Muda Siregar, MM

3. Hendri Yanto Sitorus, SE

4. Kapten Inf. Darno

#DPCPBBLabura

#MantaaaaaaPBB

Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=218568375804297&id=100029534088013

Partai Bulan Bintang DPW Sumbar Gelar Muswil V 2019

Bulan Bintang DPW Sumatera Barat sukses gelar Musyawarah Wilayah V hari ini 23 November 2019.

Kiprah Partai Bulan Bintang di Sumatera dapat dikatakan menurun.

Padahal Sumbar adalah salah satu basis Masyumi terbesar saat menjadi salah satu parpol pemenang di era Orde Lama.

Semoga kedepannya PBB Sumbar akan semakin menunjukkan tajinya menyuaarakan kehendak rakyat di berbagai pentas.

https://www.abadikini.com/2019/11/23/inidia-tiga-calon-ketua-dpw-pbb-sumbar-terpilih-hasil-muswil-v/

Calon Ketum Muda Siap Adu Konsep Besarkan Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra dan pengurus Partai Bulan Bintang (ilustrasi)

STUDY IN ASAHAN -- Siapapun ketum PBB mendatang kelihatannya akan mempunyai tugas yang tidak mudah mulai dari mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf usai suksesnya PBB memenangkan pasangan 01 ini, memastikan PBB lolos PT di 2024, mendorong dan memastikan kemenangan kader-kader PBB ikut Pilkada 2020 dan selanjutnya baik perseorangan maupun koalisi dan tentunya memastikan capres PBB mempunyai tempat di Pilpres 2024 serta target-target lainnya yang akan ditetapkan peserta Muktamar ke-5 mendatang. (baca selanjutnya)

Sejumlah pihak meminta Yusril Ihza Mahendra (YIM) untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua umum DPP partai Bulan Bintang (PBB) sebelum Muktamar ke-V pada September 2019 nanti. Alasannya, YIM telah gagal mengemban amanat Muktamar PBB ke-IV di Cisarua, Bogor tahun 2015 lalu. Muktamar tersebut mengamanatkan agar PBB lolos ke Senayan pada Pileg 2019 ini.

Selain itu, YIM diharapkan dapat memberi ruang berkompetisi kepada kader-kader Umat Islam dari kalangan millenial untuk merebut kursi Ketum DPP PBB.

Pengamat politik, Amir Hamzah menilai posisi PBB pasca Pemilu 2019 ini memang sangat mengkhawatirkan. Sebagai salah satu partai Islam yang tadinya diharapkan menjadi penyalur aspirasi Umat Islam, ternyata perolehan suaranya justru anjlok. “Tadinya PBB menjadi parpol Islam yang diharapkan menjadi lokomotif Umat Islam, penyalur aspirasi Umat Islam di parlemen dengan misi memperjuangkan syariat Islam. Nyatanya, suara PBB hanya sekitar 0,7 persen. Suaranya jauh lebih buruk dibandingkan Pemilu 2014 lalu yang masih peroleh sekitar 1.825.750 suara atau 1,46 persen,” kata Amir di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Karena itu, Amir menilai selayaknya jika YIM sebagai Ketum DPP PBB menyatakan mundur. Sikap itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bukan hanya kepada kader PBB, tapi juga Umat Islam yang tadinya berharap PBB menjadi penyalur aspirasi.

“Pertanyaannya, mengapa PBB tak lolos. Itu lantaran sikap PBB yang dinakhodai YIM salah langkah mendukung paslon pada Pilpres 2019. Mungkin YIM berharap banyak dan bisa lolos ke Senayan. Tapi, akibatnya PBB malah ditinggal pendukung dan pemilihnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka YIM memang harus mundur. Apalagi, jika mengacu pada Muktamar IV PBB yang mengamanatkan YIM untuk mendudukkan kadernya di DPR ternyata gagal,” papar Amir.

Di sisi lain, Amir juga mengapresiasi munculnya kalangan millenial baik di internal maupun eksternal partai yang ingin mengabdikan diri menjadi Ketum DPP PBB. Mengingat, saat ini sudah saatnya era millenial untuk tampil menjawab persoalan bangsa dan negara. Menurutnya, kemunculan orang-orang muda tersebut, juga sebaiknya menjadi pertimbangan YIM untuk mundur.

“Saya dengar, banyak kalangan millenial yang ingin gantinkan YIM. Nah, ini baik untuk kaderisasi, selain itu saat ini sudah masanya yang muda memimpin, Umat butuh kalangan muda tampil memimpin di depan. Sementara Yim sudah cukup berumur. Maka sebaiknya YIM beri ruang kepada yang muda untuk berkompetisi. Caranya, YIM mundur dari posisinya sebagai Ketum PBB. Pergantian kepemimpinan itu biasa dalam organisasi,” jelas Amir.

Di tempat terpisah, Wasekjen PBB Yunasdi juga menyuarakan YIM mundur sebelum Muktamar ke-V yang rencananya akan di gelar di Bangka Belitung pada September 2019 nanti. Yunasdi sependapat dengan Amir bahwa YIM sepantasnya mundur karena telah gagal mengemban amanat Muktamar ke-IV PBB.

“Dimasa kampanye kemarin, YIM menyatakan sendiri siap mundur jika PBB gagal masuk senayan. Sebagai konsekwensinya, YIM harus mundur sebelum muktamar digelar,” tandasnya.

Menurut Yunasdi, YIM harus menyatakan mundur sebelum Muktamar ke-V digelar agar semuanya bisa berjalan sukses. Sebab, jiika YIM menyatakan mundur ditengah-tengah muktamar, lalu ada skenario secara aklamasi meminta YIM maju kembali, maka itu sama saja mengkerdilkan YIM sebagai sosok yang memegang komitmen.

“Jangan lagi ada skenario YIM mundur saat muktamar lalu ada desakan peserta secara aklamasi meminta YIM tetap maju. Kalau begitu, YIM dikerdilkan. Makanya, baiknya YIM mundur sebelum muktamar,” lanut Yunasdi.

Lebih jauh, Yunasdi menyatakan mundurnya YIM sebagai ketum PBB sebelum muktamar akan memberi ruang bagi kalangan millenial untuk maju. Terlebih, saat ini muncul lagi satu calon muda yang memiliki potensi untuk membesarkan PBB, yakni Heppy Trenggono.

“Baiknya YIM mundur beri kesempatan yang muda memimpin. YIM sudah kena penyakit lupa, sama Zulkifli (Ketua DPP PBB) ga kenal, sama Prof. Siti Zuhro, pengamat Politik LIPI yang juga Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) juga ga kenal. Ini bahaya kalau Ketum Parpol pikun. Sekarang banyak millenial yang siap gantikan YIM, selain dari internal juga eksternal, termasuk pengusaha sukses yang merupakan kader Masyumi Mas Heppy Trenggono. Kemarin, kami sudah berjumpa beliau dan siap untuk maju. Sudah ada Ormas islam yang mendukung,” ujar Yunasdi.

Senada dengan itu, Ketua DPP PBB DR. Harjono menyarankan agar YIM mendorong kader muda PBB untuk menggantikannya. Karena, PBB punya banyak kader mumpuni untuk menduduki posisi Ketum PBB.

“Sudahlah YIM mundur saja dan sebaiknya sebelum muktamar. Kan masih banyak yang muda misalnya Yusron Ihza Mahendra, Ketua KAPPU (Komite Aksi Pemenangan Pemilu) PBB dan Yuri Kemal Fadlullah (mantan caleg PBB yang merupakan putera YIM). Ini duet mantap juga, kalau Yusron Ketua, Sekjennya Yuri kan YIM bisa jadi Ketua Majelis Syuro. Kalau mereka tampil dalam debat calon kandidat kan mantap. Masak YIM debat sama yuniornya, meskipun yuniornya itu ilmunya ga kalah sama YIM,” ujar Harjono.

Sebelumnya, sejumlah nama millenial dikabarkan akan maju menggantikan YIM memimpin PBB. Yakni, dari internal, Zulkifli Ali saat ini menjabat Ketua DPP PBB dan Hasfil yang saat ini menjabat Wasekjen DPP PBB.

Sementara, dua calon eksternal, yakni Rijal dikenal sebagai aktivis Islam dan saat ini menjadi Ketua umum (Komando Barisan Rakyat) dan Hairul Anas Suaidi yang akrab disapa Anas praktisi digital ekonomi yang juga anggota Syarikat Alumni Institut Teknologi Bandung (SA ITB).

Belakangan, nama Zulkifli dan Anas menguat. Informasi diperoleh, kedua kandidat siap bersaing dan adu konsep. “Memang sekarang menguat Zul dan Anas. Jadi, kalau ada calon lain, seperti Mas Heppy Trenggono maka ada tiga calon lagi nih yang siap adu konsep. Zul itu sudah matang di organisasi dan juga aktivis Islam, dia sudah siapkan konsepnya untuk PBB agar bisa lebih maju. Anas juga punya konsep pemberdayaan ekonomi melalui teknologi, ini bisa menjawab kebutuhan Umat. Kalau keduanya dipasangkan juga mantap, misalnya Zul ketua dan Anas Sekjennya. Kita lihat nantilah,” pungkas Harjono. (sumber)

Mengenai Tawaran Menteri dari Jokowi, Ini Kata Ketua Badan Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono

ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawcapres) terpilih, mulai beredar isu seputar tokoh yang berpotensi menduduki kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Mengenai kemungkinan Yusril Ihza Mahendra masuk kabinet, Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebab pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Dengan segala kewenanganya, Pak Jokowi akan memilih para menterinya pasti yang terbaik yang bisa membantu beliau menuju suksesnya progam kerja Presiden lima tahun ke depan," tutur Sukmo saat dihubungi SINDOnews, Senin (1/7/2019).

Sukmo menuturkan, PBB seperti disampaikan Ketua Umum Yusril Ihza akan sepenuhnya mendukung setiap progam kerja presiden, baik jika ada kader nya yang menjadi menteri maupun tidak duduk di kabinet.

"Dengan demikian Ketua umum selalu bersikap jika semua untuk kepentingan rakyat dan umat akan siap mengawal Pak Jokowi," ujarnya.

Mengenai Yusril sudah mendapat tawaran sebagai menteri, Sukmo mengaku belum mengetahui secara persis. Namun yang pasti, komunikasi antara Jokowi dan Yusril sampai saat ini masih berlangsung intensif.

"Apakah sudah ada bicara tawaran menteri pada Pak Yusril, biarlah Pak Jokowi yang mengumumkan sendiri," tandasnya. (sumber/adm)

Jenazah Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP Tiba di Rumah Duka

ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Kabar duka di Asahan mengundang warga untuk berkunjung di kediaman Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP yang kini menjadi rumah duka atas meninggalnya Bupati Asahan, Senin (22/4/2019) malam.

Rumah duka yang beralamat di Jalan Mahoni, Kisaran itu padat dan diselimuti kesedihan sewaktu jenazah almarhum sampai rumah duka sekitar pukul 23.30 wib.

Saat jenazah almarhum sampai, bukan hanya warga yang menyambut kedatangan jenazah akan tetapi tampak Wakil Bupati Asahan H. Surya B.Sc turut hadir sejak terdengar meninggalnya Bupati Asahan.

Selain itu, Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu, SIK, Dandim 0208/AS Letkol Inf Sri Marantika Beruh, Danlanal Tanjung Balai Letkol laut (p) ropitno H. tr. Hanla dan Wali Kota Tanjung Balai H. Syahial juga turut menyambut kedatangan jenazah Bupati Asahan.

Wakil Bupati Asahan H. Surya B.Sc saat diwawancarai mengaku merasa sangat kehilangan dengan kepergian orang nomor satu di Asahan itu.

"Kami semua dan seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Asahan terkhusus saya sendiri sebagai Wakil Bupati Asahan merasa sangat kehilangan atas kepergian seorang pemimpin yang menjadi panutan kami," ucap Surya dengan raut wajah yang sedih dan mata becermin. (sumber)

Keputusan Partai Bulan Bintang Mendukung Jokowi-Maruf Amin di #Pilpres2019 Dinilai Moderat dan Bijaksana

ilustrasi/sumber

STUDY IN ASAHAN -- Keputusan Rakornas Partai Bulan Bintang yang mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo dan Maruf Amin (baca) di Pemilihan Presiden 2019 mendatang dinilai sebuah jalan moderat dan bijaksana.

Hal itu diungkapkan A. Gani Abdullah, caleg PBB dari NTB, baru-baru ini dalam sebuah posting di grup Ikatan Simpatisan dan Kader Bulan Bintang.

Baca: Yusril Buka-bukaan Soal Draf Aliansi yang Tak Digubris Prabowo
Baca: Yusril: Koalisi Keummatan Fatamorgana, Prabowo Fitnah Saya

Menurutnya, keputusan itu adalah yang terbaik yang harus didukung oleh seluruh simpatisan.

"Saudaraku para kader,caleg dan simpatisan PBB..Terkait Surat Keputusan DPP-PBB. no: Sk.pp/1442/Pilpres 2019 tidak ada yg perlu dipertentangkan apalagi dipermasalahkan apabila kita mau mencermati secara jernih dan cerdas mengenai substansi maupum conten SK tersebut..
Secara substansial SK tersebut luar biasa bijaksana n moderat karena memback up semua aspirasi dan kepentingan semua elemen kader,caleg dan simpatisan PBB.

Bagi kader,caleg dan simpatisan yg tidak bisa terima poin 1 dan 2 kan masih ada poin yg ke 3..Jadi kita tidak usah uring"an dgn berbagai pernyataan misalnya undur diri sbg caleg PBB.Tenggelamkan PBB serta masih banyak pernyataan lain yg semisal.. Terkait adanya kelompok yg patuh pada poin 1 dan 2 serta ada kelompok yg bersikap dgn landasan poin ke 3 mari kita solid dan tetap bersatu sebagaimana termaktub dalam poin ke 4..
#Personalstrategiberperan..," tulisnya.

FB

Sebelumnya Julkifli Marbun, Caleg DPR RI Dapil Sumut II juga mengungkapkan hal yang serupa. Dia berpendapat bahwa ada argumen penting di belakang keputusan yang dibuat Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra itu.

"Keputusan YIM membuat banyak diskusi WAG mengalir dgn deras. Kencang.. byk analisis... Politisi lama biasanya punya pertimbangan yg yg krng bs dijangkau bg yg br mengerti. ...Tp dr bbrp alur info di bbrp WAG, yg kelihatan sprti terorkestra, satu hal yg luput ditanya atau jd pertanyaan adalah.. jk bnr YIM pd awalnya brsahaa untuk mendukung 02.. tp pd akhirnya berikhtiyar mendukung 01.. apa yg terjadi?? Kalo temanya kecil kyknya tdk akan smp bgitu..," tulisnya dalam sebuah diskusi di WAG.

FB

Menurut tokoh muda Humbang Hasundutan ini, politisi yang sudah matang seperti YIM pasti memiliki argumen kuat dalam membuat keputusan.

YIM Putuskan Dukung Jokowi-Maruf Amin, Begini Tulisan Dua Caleg Potensial Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra dan Joko Widodo dalam sebuah kesempatan (ilustrasi)

STUDY IN ASAHAN -- Rakornas Partai Bulan Bintang dan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra akhirnya memutuskan mendukung pasangan capres Joko Widodo dan Maruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. (baca)

Banyak komentar pro dan kontra mengenai hal itu. Namun dari sekian banyak tanggapan terdapat dua tulisan caleg yang patut dicermati.

Baca: Keputusan Partai Bulan Bintang Mendukung Jokowi-Maruf Amin di #Pilpres2019 Dinilai Moderat dan Bijaksana

Baca: PBB Benarkan Tak Pernah Diajak Bicara soal Koalisi
Baca: Dewan Pembina FPI Habib Muhsin: Maklumat IB HRS Tentang Partai Bulan Bintang Itu Hoax

Pertama dari Aqilah Gilang Putri dari Sumatera Barat dan Ahmad Yani dari Jakarta. Berikut kedua tulisan tersebut:

Mungkin lebih baik bersurat langsung dari pada membaca gonjang ganjing...

_surat terbuka untuk ayahanda Al Ustad IB HRS_ mudah2an sampai ke beliau, mohon diteruskan jika berkenan!
___________________________
IB HRS yang kami cintai...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Al Ustad IB HRS selalu dalam keadaan sehat walaafiat tak kurang satupun.

Ijinkan aqilah menulis ungkapan hati seseorang yang sedang belajar berjuang di arena politik. Maju ke arena kelam ini karena bangga mendengar orasi politik YIM yang mengajak kaum muda muslim memperjuangkan agamanya.

Setelah perkembangan yang terjadi terlepas dari syak wasangka terhadap niat bersama dengan cara berbeda, hari ini telah beredar ajakan dari FPI yang menganjurkan caleg PBB untuk tidak bergerak maju ke pileg. Sebelumnya kami merasa dihakimi oleh sesama pejuang parlemen dari partai lain dan bersemangat sekali menenggelamkan PBB.

Ijinkan anakmu menanyakan ini, apakah semangat menenggelamkan kader2 PBB sudah sepengatahuan ayahanda ustad? Sambil tetap berharap ridho Allah dari apa yang sudah kami lakukan dan menunggu bahwa berita tersebut tidak benar adanya.

Demikian keluhan hati seorang yang jauh dari hiruk pikuk pilpres dan tetap ingin melakukan perubahan melalui jalur halal dan legal di parlemen. Biarkan kami menyelesaikan perjuangan menyelamatkan warisan Masyumi ini dan jangan lepaskan tangan kami jika kami khilaf dan alpa. Kami butuh ulama dan akan tetap bersama ulama.

Banyak maaf semoga mendapat pentunjukMu dari Allah Yang Maha Mengetahui niat ini.

Wassalam
Lintau, 28 Januari 2019
Aqilah Giwang Putri Pbb
Caleg PBB Sumatera Barat




Baca: Yusril Buka-bukaan Soal Draf Aliansi yang Tak Digubris Prabowo
Baca: Yusril: Koalisi Keummatan Fatamorgana, Prabowo Fitnah Saya

Tulisan kedua:

*PBB TERHANYUT DALAM ARUS PILPRES*

*Oleh Dr. Ahmad Yani, SH. MH.*
*Caleg DPR RI PBB Dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur)*

Tarik-menarik dukungan dalam waktu yang panjang dan bertele-tele, telah mendapatkan kejelasan. Sikap Politik Partai Bulan Bintang, yang semula dikatakan netral, akhirnya memutuskan melabuhkan dukungan dalam Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Semua telah terbuka dihadapan mata umat dan mata publik, bahwa PBB telah menjadi bagian dari Jokowi dan Ma'ruf dalam pilpres 2019 ini, dengan meninggalkan Ijtima Ulama yang semula oleh PBB dijadikan sebagai acuan untuk mendukung Capres dan Cawapres.

Namun, Ijtima hanya diikuti oleh partai yang tergabung dalam koalisi keummatan. Sedangkan Partai yang disebut-sebut sebagai partai yang selalu memperjuangkan aspirasi umat meskipun bukan di jalur parlemen, kini dianggap telah meninggalkan umat. Slogan bela Islam, Bela NKRI, Bela Rakyat, kini tinggal ucapan, ruhnya telah diambil oleh keputusan politik yang berseberangan dengan umat. Itulah realitas politik yang sedang dihadapi oleh Partai Bulan Bintang. Kadang pada awalnya menggebu, berakhir pada titik terendah dari capaian kompromi. Ini sungguh menyayangkan bagi saya.

Keadaan ini mengingatkan kepada saya sebelum bergabung dengan partai Bulan Bintang. Saat itu saya masih di PPP, oleh tokoh-tokoh partai politik yang dikategorikan sebagai partai besar, mengajak saya untuk bergabung dengan mempersiapkan fasilitas untuk saya dapat masuk ke Parlemen. Ajakan bergabung dan berbagai permintaan serta garansi dari teman-teman partai politik, berakhir ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan PBB.

Bahkan beberapa senior mengingatkan saya, karena bergabung dengan partai yang belum tentu lolos Parlementary Threshold 4 % itu. Mereka mengatakan langkah saya itu membunuh karir politik saya sendiri.

Tapi saya punya pandangan tersendiri pada waktu itu, karena saya caleg bukan ingin mengejar kursi DPR apalagi berebut kekuasaan dalam partai tertentu. Ada motivasi besar yang mendorong saya memilih PBB ditengah partai menawarkan banyak kesempatan bagi saya untuk dapat menjadi fungsionaris partai.

Yang membuat saya tergerak dan bergabung dengan PBB Adalah cita-cita pandangan politik. Perjuangan PBB selama ini untuk menjadikan syariat Islam sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada dinegara ini, menjadi alasan utama bagi saya untuk ikut berjuang bersama PBB dalam menegakkan syariat Islam ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditambah lagi dengan "tontonan heroisme" yang diperlihatkan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan PBB. Sikap konsisten dan komitmen dalam membela yang wajar dibela, melakukan advokasi dan pembelaan. Umat dibela ketika kezaliman terus menghantam, ulama dan aktivis Islam di bela ketika dihantam oleh perlakuan tidak adil dari negara. Ormas Islam dibubarkan, dan berbagai kriminalisasi yang santer dilakukan, dibela dan didampingi. Pemandangan yang demikian itu, membuat banyak orang bersimpati. Hingga ulama berbicara secara tajam dan vulgar tentang pentingnya politik Islam dan membesarkan partai Islam, yaitu PBB.

Ghirah saya untuk kembali mengambil jalan untuk bersama-sama memperjuangkan partai politik Islam, bersama-sama membesarkan partai Islam dengan motivasi berjuang membela umat, ulama, agama, bangsa dan negara. Motivasi utamanya adalah menegakkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suasana perasaan kebatinan itu membuat saya melangkah dan memutuskan untuk bergabung bersama partai Bulan Bintang.

Disisi lain, semangat kebangkitan Islam tumbuh dimana-mana. Kalangan Islam mulai sadar tentang pentingnya politik Islam. Umat pun menyambut seruan itu dengan sangat antusias, semua itu adalah bonus yang sangat menguntungkan bagi partai Islam khususnya PBB. Semangat pergerakan politik Islam ini mengingatkan kita pada tahun-tahun awal kemerdekaan.

PBB seharusnya menyeru untuk menambah lagi gairah dan semangat umat itu. Bukan sebaliknya, mengambil jalan yang berbeda dari arus besar kebangkitan Islam setelah 20 tahun reformasi. Spirit ulama yang hidup ditahun-tahun 1950-an muncul kembali pada tahun 2019. Ulama tidak lagi alpa mengingatkan umat tentang politik, tidak lagi alergi membahas politik Islam.

Bukti konkritnya adalah ketika ulama berkumpul untuk tujuan politik Islam. Ini sangat luar biasa memberikan energi positif bagi partai Islam. PBB ikut mengambil bagian dalam Ijtima itu. Bahkan PBB mengatakan bahwa Ijtima ulama itu yang digadang-gadang sebagai jalan untuk mengambil keputusan terkait arah kebijakan politik PBB. Ijtima Ulama satu PBB lewatkan tanpa sikap sambil menunggu Ijtima Ulama dua. Setelah dua kali Ijtima ketua Umum PBB bukan hanya diam tetapi justru mengambil jalan untuk menjadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf. Kader dan simpatisan serta umat masih bisa menerima alasan bahwa itu sikap pribadi. Alasan fokus pileg semakin digencarkan.

Dengan alasan untuk mencari formula dan nilai tawar yang lebih besar, sikap dan tindakan itu diterima. Kelonggaran dan penerimaan kader dan para Caleg itu dengan alasan bahwa langkah itu adalah high politics. Tetapi semua sudah terbalik, bukan mencari posisi tawar, bukan juga merupakan langkah politik yang elit, ternyata justru itu langkah untuk mengulur waktu. Meninggalkan modal besar, dan medenkap bersama fantasi pada politik yang penuh perhitungan untung rugi.

Setelah waktu diulur-ulur, maka jalan curam diambil, yaitu memutuskan pilihan pilpres yang berseberangan dengan Ijtima Ulama dan arus mainstream umat. Sampai disini saya berhenti merenung sejenak, kenapa semua bisa berubah seketika?

Publik mengetahui bahwa partai yang dianggap sebagai warisan Masyumi itu adalah partai yang istiqomah dalam sikap dan perjuangan. Namun ini sama sekali berbeda jauh. Dalam hal integritas, tokoh-tokoh Masyumi memiliki integritas dengan ukuran yang tinggi, tidak mudah terombang-ambing dalam sahut menyahut kepentingan sesaat. Dalam sejarahnya, Masyumi tidak pernah mengambil jalan untuk berseberangan dengan umat, apalagi menantang arus mainstream umat. Justru sebaliknya, Masyumi mengambil aspirasi umat untuk diperjuangkan di Parlemen, disuarakan kepada penguasa.

Seringkali saya membaca, bagaimana kompromi diambil oleh para tokoh Islam dahulu. Sebelum kompromi diambil musyawarah mufakat Di internal ulama, umat dan ormas Islam diselesaikan, dan baru kemudian dibuka kompromi untuk pihak luar.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai salah satu ormas yang paling berperan mendirikan PBB yang dikatakan sebagai wali amanah, juga telah menyampaikan pandangan politiknya serta meminta PBB untuk mengikuti Ijtima ulama dengan mendukung Prabowo-sandi. Itupun tidak dijadikan pertimbangan bagi YIM dalam mengambil keputusan.

Justru yang terjadi, pendapat internal ditentang dan diprotes, kemudian mengambil kompromi tanpa jalan melalui pertimbangan, seperti, mempertimbangkan Ijtima ulama dan pendapat ormas Islam yang menjadi bagian dari berdirinya PBB serta, pendapat tokoh-tokoh Islam yang ada. Semua dikesampingkan kemudian mengambil keputusan yang sama sekali berbeda bahkan berseberangan dengan arus mainstream umat. Akar rumput ditinggalkan.

Partai yang meninggalkan umat akan mendapatkan sebaliknya, ditinggalkan umat. Dan semenjak pemilu 2004 umat tidak memiliki jodoh. Kekosongan itu pula membuat ulama mencari jodoh bagi umat yang masih belum memiliki pemimpin yang bisa memperjuangkan aspirasinya. Ulama mengambil ijtihad politik dan mengarahkan umat untuk memilih Prabowo Sandi.

Setelah ulama menemukan calon umara yang berjodoh dengan umat, maka langkah selanjutnya adalah mempersatukan kekuatan diantara kekuatan politik Islam. Mulai dari ormas-ormas Islam hingga partai Islam. Lalu umat diberi pilihan dan kesepakatan itu untuk disosialisasikan.

Partai yang dianggap sebagai partai Pembela Agama dan ulama disatukan baik yang nasionalis maupun yang islamis. Dan kalau mau jujur dalam koalisi ini, leader bagi koalisi umat itu adalah PBB. Karena itu satu-satunya partai yang dianggap masih konsisten memperjuangkan syariat Islam.

Pandangan umat dengan penuh harap tertuju kepada PBB pada awalnya. Tentu rasa solidaritas Islamiah yang mendorong umat untuk memandang PBB terlebih dahulu sebelum partai lain yang sudah ada di parlemen. Tapi setelah PBB meninggalkan umat yang sedang menginginkan PBB masuk dalam Parlemen, siapa lagi yang akan ikut memperjuangkan PBB.

Apakah PBB tidak lagi mengharapkan umat Islam? Tentu sangat mengharapkan, dan secara ideologis PBB juga adalah partai Islam. Tentu modal utama suaranya adalah umat Islam. Dan semua partai mengharapkan suara itu. Tapi apakah umat bisa dengan cuma-cuma memberikan pilihannya?

Sekarang melek politik sudah mendekati kesempurnaan dikalangan muslim Indonesia, lebih khusus lagi kaum modernis. Mereka tentu memilih berdasarkan ideologi. PBB DALAM titik ini memiliki keunggulan secara ideologis.

Namun, setelah dukungan telah disampaikan dan arah politik PBB dalam pilpres sudah jelas, maka kaum modernis yang secara ideologis memiliki cita politik yang sama dengan PBB mengajukan protes. Protes Di media sosial berjibun muncul bagai jamur Di musim hujan. Mereka kecewa, dan mereka putus harapan akan kebangkitan politik Islam dengan mengandalkan partai yang katanya ideologi Islam, tapi berseberang dengan umat.

Lalu semua konten pidato, semua khutbah, semua pembicaraan di talk show itu di dibuatkan meme yang mengolok-olok karena ketidakkonsistenan kita sendiri. Bertebaran di media sosial meme itu sebagai jejak, betapa buruknya kita dimata umat dan ulama.

Semua sikap yang diperlihatkan kepada umat Islam, semua argumentasi yang dikemukakan untuk menarik simpati umat, semua ungkapan dan jalan perjuangan, serta sejarah perjalanan politik yang panjang, dibarter dengan hal yang remeh-temeh. Tukar tambah pengorbanan dan perjuangan panjang serta antusias dengan langkah yang cenderung curam dan berbahaya adalah kerugian yang fatal.

Antusiasme yang tadinya telah menarik banyak simpati dikalangan Islam, seperti FPI dan beberapa ormas Islam. Tapi kekecewaan telah mereka rasakan. Kalau seandainya FPI menarik semua kadernya, dengan menyuruh para Caleg FPI yang ada di PBB untuk mundur, dan mengarahkan dukungan kepada partai koalisi 02, langkah apa yang akan dilakukan oleh PBB. Pun demikian dengan DDII, dengan realitas ini menarik dukungannya kepada PBB apa yang akan terjadi?

Setelah umat, tokoh-tokoh dan ulama kecewa, kita mencari 4 % dimana? Apakah kita akan mencari dikerumunan seragam kotak-kotak? Apakah kita akan mencari dari kumpulan seragam kuning atau merah? Disana sangat sedikit kemungkinan untuk mendapatkan dukungan, toh mereka juga sedang terjepit dalam arus pergerakan massa yang ingin melakukan perubahan.

Apakah PBB akan mencari diantara PKB dan PPP yang sedang bergeliat dikalangan nahdliyin. Diantara dua partai ini saja masih khawatir akan pemilih Islam tradisional yang kemungkinan bisa pecah dan yang sebagian mengikuti Ijtima Ulama. Yang seharusnya menjadi perhatian adalah kemungkinan bagi kaum tradisional dan modernis yang sudah berpihak kepada Ijtima Ulama. Yang paling menguntungkan sebetulnya bagi partai Islam yang mendukung Prabowo-Sandi adalah pemilih Islam modernis dan ideologis yang berkumpul dan bersatu, dan diantara mereka menunggu dan mengharapkan PBB.

Setelah kekuatan umat menunggu, ternyata PBB telah mengambil jalan lain, dan itu mengecewakan bagi mereka. Jadi kerugian ini kita gandakan terus menerus ditengah tantangan Parlementary Threshold yang berbiaya tinggi.

Semoga ini hanya perasaan dan analisa saya secara pribadi. Sepenuhnya segala sesuatu dan usaha berakhir dalam doa dan permohonan. Kepada Allah lah segala sesuatu dikembalikan. Semoga Allah memberikan jalan untuk Islam menjadi arus utama politik Indonesia.

Wallahualam bis shawab.

Labuhan Batu Raya Jadi Lumbung Suara untuk Caleg Partai Bulan Bintang

Caleg Dapil Sumut II bersama Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah kesempatan/ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Labuhan Batu Raya kini menjadi lumbung suara untuk para caleg di Partai Bulan Bintang Dapil Sumut II.

Baca: Mulai Terjun Politik, Tokoh Alumni India Ust Sanudin Ranam Ucapkan Selamat untuk Julkifli Marbun, MA

Para caleg maupun tim suksesnya menggencarkan pendekatan dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat baik melalui kunjungan langsung maupun 'serangn udara' berupa sosialisasi melalui media sosial.

Baca: Caleg Ini Apresiasi Semangat Netizen Sebarkan Info Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang mempercayakan putra-putri terbaik bangsa menjadi caleg di Dapil Sumut II sebagai berikut:

1.      Dr. Ir. MAHRIZAL MASRI
2. IR. DORIANGAT PAKPAHAN
3. SABAR SITANGGANG, M.Si
4. Drs. AMARULLAH NASUTION
5. PEPTI ARNILA SARI, S.Psi
6. IR. DOLI SYARIEF PULUNGAN, Mech Eng,. MBA
7. EVI PRATIWI HANDAYANI, S.Sos
8.      JULKIFLI MARBUN, MA

Dapil Sumut II termasuk 19 daerah yakni Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Padanglawas, Padanglawas Utara.

Konsolidasi Dapil Sumut II. Mendengarkan laporan dari caleg-caleg tentang persiapan pemenangan setiap dapil dprd se-Kabupaten Labuhanbatu. Di kantor DPC PBB Labuhanbatu.@SabarSitanggang @PBB2019 pic.twitter.com/hFg5EdBo5N

— #SaveIndonesia (@fathonianton01) 9 Januari 2019

Ini Ketua PWI Labuhan Batu 2018-2021 yang Baru

ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Neirul Nizam Aru dari Harian Waspada secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Labuhan Batu masa bakti 2018-2021 dalam Konferensi ke-7 yang digelar di Hotel Permataland Rantau Prapat, Selasa (6/11/2018).

Dalam kepengurusannya Neirul didampingi Rony Afrizal SE dari Harian Analisa sebagai Penasihat, Elly Irwan Harahap dari Harian Realitas sebagai Wakil Ketua, Janpiter Datubara dari Harian Mimbar Umum sebagai Sekretaris Efran Simanjuntak dari Harian Sinar Indonesia Baru sebagai Wakil Sekretaris dan Bernahad Munthe (Mimbar Umum) sebagai Bendahara.

Komposisi kepengurusan tersebut dilantik langsung Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE disaksikan Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs. Khairul Muslim, Ketua Dewan Kehormatan H Sofyan Harahap serta Bendahara Zul Anwar Ali Marbun. Ditandai penyerahan pataka PWI dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Ketua PWI Sumut dalam arahannya berharap agar kepengurusan yang terbentuk dapat menjalankan organisasi secara optimal dengan program kerja yang terarah sesuai tujuan PWI yakni menegakkan profesionalisme wartawan dengan terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW). (sumber)

Presiden @Jokowi Kecam Serangan Rudal Israel yang Hantam RS Indonesia di Gaza

ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Serangan rudal Israel mengenai bangunan Rumah Sakit Indonesia di Bayt Lahiya, Jalur Gaza, Palestina. Presiden Jokowi mengecam keras serangan tersebut.

"Ya kita tahu, rumah sakit itu rusak dan Indonesia mengecam, mengecam keras serangan Israel di tanggal 27 Oktober kemarin," ujar Jokowi saat ditemui usai melepas Kirab Santri dan Jalan Sehat Sahabat Santri di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (27/10/2018).

Kecaman itu diutarakan Jokowi karena tidak hanya mengenai Rumah Sakit Indonesia tersebut, tetapi juga merusak rumah warga.

"Karena tidak juga merusak rumah sakit kita, tetapi juga wilayah sekitar juga sama," katanya.

Meski Jalur Gaza terus dihantam serangan rudal Isrel, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia akan tetap bersama Palestina.

"Indonesia tetap dan akan selalu di belakang bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya, enggak ada kata mundur untuk itu!" tegasnya.

Serangan rudal Israel itu terjadi di wilayah Bayt Lahiya, dekat dengan Rumah Sakit Indonesia sejak JUmat (26/10) malam. Relawan Indonesia yang bertugas di wilayah tersebut, Reza Aldilla menyebut ada 5 rudal yang jatuh di Bayt Lahiya.

Hantaman rudal di di wilayah tersebut menyebabkan guncangan kuat sehingga merusak bagian bangunan RS Indonesia. Ruangan yang mengalami kerusakan menurut Reza adalah ruang kantor administrasi, koridor, ICU dan toilet. (sumber)

Yenny Wahid Lobi Investasi Rp1,5 Triliun dari Arab Saudi

ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menggandeng investor Arab Saudi untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia senilai US$100 juta atau setara Rp1,5 triliun.

Perusahaan investasi asal Arab Saudi Heritage Amanah dan perusahaan investasi nasional Bahana Kapital Investa menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Rabu (10/10).

"Heritage Amanah, diwakili oleh Presiden Direkturnya, Ibu Salina Noordin, telah menanda tangani sebuah perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN," ungkap Yenny dalam keterangan tertulis yang terbit pada Kamis (11/10).

Hari ini, Yenny mempertemukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Rahman Al Saeed, Penasehat Kerajaan Arab Saudi sekaligus Ketua Komite Perdagangan Internasional Saudi (ICT). Pertemuan dilakukan disela-sela Forum Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF World Bank) di Bali.

Saat ini, Al Saeed juga menjabat sebagai Board of Eminence Heritage Amanah Group, sebuah grup penasihat investasi swasta yang mewakili banyak grup konglomerasi besar asal Timur Tengah.

"Saya melihat saat ini investasi dari Timur Tengah masih sangat minim di Indonesia. Padahal Raja Salman sudah ke sini bawa rombongan besar. Kenapa ini terjadi?," ujar putri Presiden ke-4 RI tersebut, Kamis (11/10).

Menurut dia, minimnya investasi dari Timur Tengah ke Indonesia disebabkan hambatan komunikasi. Kedua pihak sama-sama pasif, sehingga kelompok investor Arab Saudi yang tertarik untuk menanamkan modal cenderung menggunakan perantara asing dengan biaya yang tinggi.

Pada akhirnya, nilai investasi proyek secara keseluruhan menjadi lebih mahal dibanding ketika berinvestasi langsung. Maka itu, menurut Yenny, pola perantara tersebut yang harus diubah.

"Sekarang langsung dipertemukan antara yang punya uang dan yang punya proyek, jadi lebih efisien," ungkapnya.

Selama ini, lanjut Yenny, investasi Arab Saudi lebih banyak diarahkan ke Amerika Serikat. "Kita harus tarik untuk masuk ke Indonesia," sambungnya.

Yenny mengklaim Menteri Rini mendukung kerja sama antara kedua pihak karena dianggap menciptakan sumber pendanaan alternatif di tengah dominasi investasi dari perusahaan asal China.

"Ibu Rini bahkan mengatakan perlu ada kerjasama investasi khusus antara Saudi dan Indonesia, karena keduanya punya banyak kesamaan, yaitu market Muslim yang besar," tuturnya. (sumber)

Pelaku UMKM Sumut Dilatih Gunakan Aplikasi e-Community #HariPelangganNasional

STUDY IN ASAHAN -- Ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Sumut mendapatkan pelatihan bimbingan teknis penggunaan mobile aplikasi Community UMKM Sumatera Utara.

Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara di Hotel Putra Mulia, dibuka Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut,  Amran Utheh, Senin (3/9/2018).

Bimbingan teknis ini digelar hingga Jumat (7/9) dengan peserta yang berbeda ini, bertujuan untuk memudahkan pelaku UKM dalam memasarkan produknya lewat situs ecommunitykumkmsumut.org.

Amran Uteh mengatakan, e-commerce secara umum bertujuan meningkatkan pemasaran produk UKM agar bisa merambah pasar yang lebih luas melalui media online.

"Agar nantinya, produk-produk UMKM di Sumut bisa merambah pasar lebih luas lagi ke depannya dan bisa menembus pasar nasional maupun internasional," ujar Amran Uteh

Kasubbag Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Asalta Brahmana, mengatakan, program ini merupakan sumbangsih Pemprov Sumut bagi pelaku UKM.

"Kami atas nama Pemprovsu dituntut membuat setiap sistem inovasi pelayanan publik. Dari situ, kami konsultasi dengan pakar, inilah ide menyumbangkan e-commerce, e-community UMKM Sumut. Peran kami memfasilitasi untuk pembentukannya," ujarnya.

Dia berharap dengan program tersebut semakin membantu promosi UMKM di Sumut. "Dengan ini Pemrovsu berharap UKM Sumut semakin maju mempromosikan produk unggulan melalui media online. Baik multinasional maupun internasional," ujarnya.

Sajadin Sembiring yang menjadi pemateri sekaligus Ketua tim programmer e-community UMKM Sumut mengkaim jika e-commerce tersebut sebagai satu-satunya di dunia.

"Nanti platform yang kita bangun itu sistemnya berbasis koperasi. Jadi beda dengan e-Commerce di tempat lain yang sudah beredar  sekarang, tidak ada pembagian SHU (sisa hasil usaha) kepada anggota yang menjual barang di sana. Ini yang pertama di dunia," ucap dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI) Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Setiap akhir tahun katanya, keuntungan akan dibagi kepada member atau anggota. Kalau ini yang menjadi anggota menjual produk di sana ini akhir tahun juga kita bagi keuntungan kepada mereka. Inilah salah satu keunikan. Setiap anggota jadi member, belanja dikasih poin yang bisa ditukar dengan produk tanpa menggunakan uang ketika sudah mencapai jumlah tertentu. Poin ini nantinya bisa diuangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," paparnya.

Di e-commerce tersebut katanya, menjadi fasilitator bagi pelaku UMKM yang punya produk agar dikenal masyarakat termasuk dunia internasional. "Agar semua anggota masyarakat pelaku UMKM merasa memiliki. Konsepnya mereka belanja di sistem untuk kebutuhan pribadi. Untung berbagi dengan sesama member termasuk dia sendiri," bebernya sembari mengatakan peluncuran program sudah dilakukan 15 Mei lalu di Hotel Garuda Plaza.

Program tersebut kata dia merupakan ide Dinas Koperasi dan UKM Sumut yang didasari sulitnya pemasaran yang menjadi masalah klasik pelaku UMKM. "Karena tidak menguasai teknologi, produk tidak tahu kemana dipasarkan, jangkauan dikit pendapatan kecil. Ini memperluas jangkauan pemasaran," ucapnya sembari menambahkan tersebut berbasis android  dan masih menanti pengesahan dari playstore.

"Para calon member harus daftar ke dalam sistem. Di sana mengisi formulir, akan diverifikasi admin, apakah layak publish dengan syarat yang ditentukan," pungkasnya. (sumber)