Dalam deklarasi tersebut, warga Al Katiri memperkuat kembali tuntutannya bahwa Hadramaut adalah sebuah wilayah yang independen dan tidak berada di bawah institusi apapu di bawah negara Yaman.
Pernyataan ini sepertinya diarahkan kepada kelompok Al Houthi maupun separatis STC Yaman yang ingin menjadikan Hadramut sebagai bawahannya dan tidak di bawah negara.
Mereka juga mengatakan bahwa segala administasi di wilayah kabilah tidak dapat dicampurtangani oleh pihak luar.
Tuntutan berikutnya adalah agar kementerian dalam negeri membayar gaji para pegawai yang berkerja dalam administrasi para kabilah.
Selain itu, mereka juga menuntut kuota 3.000 prajurit baru di dinas ketentaraan yang dikhususnya untuk putra puteri Al Katiri.
Dalam pembagian keuntungan SDA, Hadramaut secara keseluruhan harus mendapat 75 persen dan sisanya diberikan kepada pemerintah Yaman untuk dibagikan ke seluruh negeri.
Dana tersebut harus dimasukkan untuk membangun infrastruktur di Hadramaut dan memastikan kemakmuran warganya.
Jika tuntutan ini tidak dapat diterima oleh pihak terkait maka pasukan kabilah Al Kathiri akan mengimplementasikannya dan Hadramut siap untuk merdeka terpisah dari Yaman.
Pernyataan ini berbanding terbalik dengan sebuah organisasi Hadramaut lainnya bernama Arbitration of Hadramaut Tribes atau Murjiiyah Qabaliyah Hadramaut yang diketuai Sheikh Abdullah Saleh Al Kathiri seorang senator dari Hadramaut.
Saleh Al Katiri berpendapat bahwa urusan administrasi sipil dan militer harus menjadi tanggungan negara Yaman. Walau tak spesifik menyebut negara yang dimaksud adalah negara federasi Yaman atau negara bagian yang memang pernah diusulkan oleh konsep negara federasi Yaman tahun 2014.
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.