Pameran Militer Suriah di Universitas Homs

Pameran Kementerian Pertahanan Suriah yang digelar di Universitas Homs menarik perhatian publik. Acara ini memperlihatkan berbagai peralatan militer yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan negara di tengah situasi yang masih rapuh akibat perang panjang.

Dalam tayangan video yang beredar, terlihat dengan jelas bagaimana sejumlah alat ditampilkan di area kampus yang dulunya dikenal dengan nama Universitas Al-Baath. Suasana akademik bercampur dengan nuansa militer, menciptakan pemandangan yang jarang terlihat sebelumnya.

Seorang pembicara dalam pameran tersebut menjelaskan secara rinci fungsi dari berbagai peralatan. Salah satunya adalah sebuah perangkat dengan lingkaran kecil yang digunakan untuk membidik target. Penjelasan teknis tersebut menunjukkan sisi modernisasi militer Suriah.

Tak hanya alat bidik, amunisi juga mendapat sorotan khusus. Salah satu jenis peluru yang dipamerkan disebut memiliki 3.000 serpihan di dalamnya. Jangkauan mematikan dari amunisi itu mencapai 37 meter, sementara jangkauan totalnya sekitar 50 meter.

Fakta ini menegaskan bahwa teknologi persenjataan Suriah telah dirancang untuk menghadapi pertempuran jarak dekat dan situasi lapangan terbuka. Penjelasan semacam ini sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat tentang realitas di medan perang.

Selain itu, perangkat penglihatan juga ditampilkan. Alat ini berfungsi untuk memperbesar dan memperjelas pandangan, sangat berguna bagi prajurit di medan dengan area terbuka. Alat semacam ini menjadi penunjang penting dalam operasi militer modern.

Pameran di Universitas Homs seolah ingin menunjukkan bahwa pertahanan bukan hanya urusan militer semata, melainkan juga bagian dari kesadaran publik. Kehadiran mahasiswa di area pameran menandakan adanya upaya untuk memperkenalkan sisi teknis pertahanan kepada generasi muda.

Konteks acara ini juga menarik karena digelar di Homs, kota yang pernah menjadi pusat pertempuran sengit. Kini, Homs kembali menjadi panggung simbolis bagi pemerintah untuk menampilkan wajah baru yang lebih stabil.

Kementerian Pertahanan tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa Suriah bukan hanya berusaha bangkit dari kehancuran, tetapi juga sedang membangun narasi ketahanan dan kemandirian militer. Pesan ini tersirat dari cara pameran dikemas.

Meski begitu, pameran militer di lingkungan kampus tetap memunculkan pro dan kontra. Ada yang menilai langkah ini sebagai cara positif memperkenalkan sisi pertahanan kepada masyarakat, ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk propaganda.

Namun, bagi warga yang hadir, kesempatan ini dianggap langka. Mereka bisa melihat langsung peralatan militer yang biasanya hanya terdengar melalui berita perang. Interaksi ini memberi pengalaman berbeda dan menambah wawasan publik.

Acara serupa juga dianggap dapat membangun hubungan antara masyarakat sipil dan militer. Di tengah upaya rekonsiliasi pasca-perang, jembatan semacam ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembalikan rasa percaya.

Pameran ini juga memperlihatkan bagaimana Suriah masih mengandalkan sektor pertahanan sebagai simbol persatuan. Meski situasi politik dan ekonomi belum sepenuhnya stabil, kekuatan militer tetap ditonjolkan sebagai penopang kedaulatan.

Universitas Homs menjadi lokasi yang strategis untuk acara ini. Kampus merupakan pusat intelektual, dan ketika dijadikan ajang pameran militer, ia menyatukan simbol pendidikan dan pertahanan. Dua elemen itu saling melengkapi dalam narasi kebangkitan.

Penjelasan teknis mengenai peluru, alat bidik, dan perangkat penglihatan seolah menegaskan bahwa pertahanan Suriah masih mengedepankan aspek teknis dan sains. Hal ini memberi kesan bahwa militer Suriah mencoba menampilkan diri sebagai institusi modern.

Pameran ini juga menunjukkan sisi keterbukaan, di mana masyarakat dapat mengetahui bagaimana sebuah amunisi atau alat berfungsi. Transparansi semacam ini jarang ditemukan di negara-negara lain yang biasanya menyimpan rapat informasi militer.

Kehadiran warga sipil dalam acara ini menambah dimensi sosial. Mereka bukan hanya penonton, tetapi juga bagian dari proses pemulihan Suriah yang lebih luas. Pameran menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat pasca-konflik.

Di sisi lain, pameran juga dapat dilihat sebagai bentuk konsolidasi politik. Dengan menunjukkan kekuatan militer, pemerintah berusaha mempertegas kontrol dan legitimasi di hadapan publik.

Meski dipenuhi dengan simbol militer, pameran ini tetap menjadi pengingat bahwa Suriah masih berada dalam proses panjang pemulihan. Jalan menuju stabilitas penuh masih jauh, tetapi langkah-langkah kecil seperti ini memberi gambaran optimisme.

Pameran Kementerian Pertahanan di Universitas Homs akhirnya menjadi simbol dua sisi. Di satu sisi, ia memperlihatkan realitas keras perang dan persenjataan. Di sisi lain, ia menandakan upaya untuk membangun jembatan antara militer, masyarakat, dan pendidikan di Suriah.

Baca selanjutnya

Pesan Ocalan ke SDF Picu Polemik Arab-Kurdi di Suriah

Pesan yang dikirimkan pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, kembali memunculkan kontroversi di tengah dinamika politik Suriah. Dari balik penjara di Turki, Öcalan menyampaikan seruan kepada para tetua dan bangsawan suku Arab di wilayah Al-Jazeera, Deir Ezzor, Raqqa, dan Tabqa.

Isi pesan tersebut menekankan pentingnya persatuan antara rakyat Arab dan Kurdi di Suriah utara dan timur. Öcalan menyebut dukungan suku-suku Arab terhadap Kurdi sebagai faktor penting dalam memperkuat Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Dalam transkrip video, Öcalan menyatakan bahwa aliansi Arab-Kurdi bisa menjadi fondasi historis baru yang dibangun di atas rasa saling percaya. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk menciptakan masa depan yang stabil.

Pesan tersebut juga menyoroti hubungan historis yang mendalam antara Arab dan Kurdi. Öcalan menyinggung peran besar bangsa Arab dalam proses masuknya sebagian besar Kurdi ke dalam Islam, yang ia anggap sebagai warisan persahabatan.

Lebih jauh, Öcalan mendukung perjanjian sosial-politik yang sedang berjalan di wilayah otonom Suriah utara. Ia menilai, aliansi Arab-Kurdi bisa menjadi dasar terciptanya kesetaraan, keadilan, dan keamanan.

Pesan ditutup dengan seruan persaudaraan yang lebih luas. Ia mengajak Arab, Kurdi, Suryani, dan Asyur untuk membangun kehidupan bersama di tanah Suriah.

Namun, pesan ini menimbulkan polemik di kalangan pengamat. Beberapa menilai seruan dari seorang narapidana terorisme di Turki bisa dianggap offside karena berpotensi mengintervensi hubungan internal antara Arab dan Kurdi di Suriah.

Ada pula yang menilai pesan ini memperkuat dugaan hubungan erat antara PKK dan SDF. Keterlibatan YPG sebagai tulang punggung SDF membuat tuduhan tersebut semakin menguat, mengingat PKK dikategorikan sebagai organisasi teroris di Turki.

Seorang tokoh lokal yang tak disebutkan namanya justru menyambut pesan tersebut. Ia menyebut bahwa setiap inisiatif yang mendorong persatuan rakyat Suriah patut diapresiasi, tanpa memandang siapa pengirimnya.

Ia menekankan bahwa semua komponen masyarakat Suriah adalah satu bangsa. Oleh karena itu, ajakan menuju kesatuan dianggap penting untuk menjaga masa depan.

Selain pesan Öcalan, video juga menampilkan rapat Dewan Demokratik Suriah (MSD/SDC) di Hasakah. Pertemuan tersebut membahas perkembangan politik terbaru dan arah rekonsiliasi di Suriah.

Diskusi dalam pertemuan itu menegaskan komitmen pada prinsip kesatuan Suriah. Para peserta mendorong sistem demokratis dan desentralistik sebagai jalan keluar dari konflik panjang.

MSD juga membahas kunjungan ke negara-negara Arab seperti Yordania, Irak, dan Kurdistan Irak. Kunjungan ini dipandang sebagai upaya memperluas dukungan politik regional.

Perwakilan Partai Persatuan Suriah, Sanharib Barsoom, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Damaskus masih tertunda akibat kondisi politik transisi. Hal ini memperlambat proses negosiasi.

Penasihat Suku Jabour, Akram Al-Mahshoush, menyoroti memburuknya keamanan. Ia menilai penting menjangkau basis pendukung dengan informasi yang benar agar tidak terpengaruh narasi eksternal.

Penduduk Arab di wilayah SDF, sayap militer SDC, mencakup 80 persen, khususnya di Raqqa dan Deir Ezzour. Bahkan di Hasakan yang menjadi pusat komunitas Kurdi, warga Arab sekitar 60 persen. Namun perwakilan Arab di SDC sangat minim karena didominasi YPG/PYD yang menjadi perpanjangan tangan PKK di Suriah. Berbagai protes pernah dilakukan namun dibalas tembakan oleh SDF

Saat Bashar Al Assad lengser, suku-suku Arab pernah ingin merebut wilayah yahh dominan Arab dari Kurdi, namun langsung dihentikan oleh AS dkk yang menerbangkan helikopter di udara.

Sementara itu, anggota Komite Kepresidenan MSD, Hassan Muhammad Ali, menekankan bahwa keputusan politik harus lahir dari dalam Suriah, bukan dipaksakan pihak luar.

Perwakilan Partai Hijau Demokratik, Luqman Ahmiya, turut mengkritik pemerintah transisi yang dinilai gagal menjalankan ketentuan Perjanjian Maret. Padahal, perjanjian itu menyerukan keterlibatan semua komponen Suriah.

Di tengah diskusi ini, pesan Öcalan menjadi topik hangat. Bagi sebagian pihak, pesan tersebut adalah dorongan positif. Namun, bagi pihak lain, ia menjadi bukti pengaruh PKK terhadap dinamika politik lokal.

Dengan status PKK sebagai organisasi terlarang di Turki, keterkaitan ini menimbulkan kekhawatiran baru. Turki bisa memandangnya sebagai alasan tambahan untuk meningkatkan tekanannya terhadap wilayah Kurdi Suriah.

Akhirnya, pesan Öcalan tetap meninggalkan pertanyaan besar: apakah ia menjadi simbol persatuan lintas etnis, atau justru mempertebal kecurigaan akan hubungan PKK dengan struktur politik dan militer Kurdi di Suriah.

Baca selanjutnya

Tantangan Dua Sistem Pendidikan Suriah Timur

Situasi pendidikan di Suriah mengalami tantangan besar akibat konflik berkepanjangan yang belum kunjung berakhir. Selain kehancuran infrastruktur sekolah di banyak wilayah, persoalan yang lebih pelik muncul ketika dua sistem pendidikan berjalan bersamaan di satu negara. Di wilayah utara dan timur Suriah, Pemerintahan Otonom Demokratik Suriah Utara dan Timur (AANES) menjalankan sistem pendidikan tersendiri, sementara pemerintah Damaskus mempertahankan sistem nasionalnya. Perbedaan ini tak sekadar soal kurikulum, tetapi juga berdampak langsung pada biaya, legitimasi ijazah, dan masa depan para pelajar.

Di wilayah yang dikuasai AANES, otoritas lokal memiliki kebijakan pendidikan mandiri dengan kurikulum yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan identitas lokal, termasuk bahasa Kurdi, Arab, dan Asyur. Namun, banyak orang tua yang tetap menginginkan anak-anak mereka mengikuti sistem pendidikan Damaskus karena ijazahnya diakui secara nasional dan internasional. Kondisi ini memunculkan kebingungan di kalangan pelajar dan orang tua, terutama saat musim ujian tiba.

Pemerintah AANES baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi mengenai prosedur pendaftaran ujian pendidikan dasar bagi siswa yang mengikuti kurikulum Damaskus. Dalam pernyataan yang diterbitkan 10 Juni 2025 itu, disebutkan bahwa siswa yang ingin mengikuti ujian Damaskus di wilayah utara dan timur Suriah harus membayar biaya administrasi sebesar 22.500 pound Suriah. Kebijakan ini sontak menuai keluhan dari masyarakat karena sebelumnya pendidikan di wilayah ini digratiskan oleh AANES.

Keputusan menarik biaya ini dianggap bertolak belakang dengan prinsip yang selama ini dijunjung pemerintahan otonom tersebut. Banyak warga yang menilai, di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit akibat perang, keputusan memungut biaya administrasi akan memberatkan keluarga-keluarga miskin. Beberapa kelompok masyarakat sipil pun mulai menyuarakan keberatan dan mendesak agar biaya itu dihapuskan.

Selain soal biaya, tantangan lain muncul terkait perbedaan kurikulum dan materi ajar. Kurikulum AANES menitikberatkan pada sejarah, budaya lokal, dan pengajaran multibahasa. Sementara itu, kurikulum Damaskus masih terpusat dengan materi pelajaran yang dikendalikan langsung dari ibu kota, dengan sedikit ruang untuk variasi lokal. Pelajar yang berpindah antar wilayah harus menyesuaikan diri dengan perbedaan materi yang cukup signifikan.

Pusat-pusat pendaftaran ujian yang ditunjuk pun tersebar di berbagai distrik seperti Hasakah, Qamishli, Deir ez-Zor, Raqqa, Al-Tabqa, dan Sarrin. Pelajar di wilayah-wilayah ini diharuskan membawa dokumen resmi seperti KTP, akta lahir, atau buku keluarga saat mendaftar. Dokumen salinan tidak diterima, yang menambah beban bagi warga yang kehilangan dokumen akibat perang.

Tak hanya itu, pelajar yang baru saja pindah ke wilayah AANES dari daerah lain di Suriah pun menghadapi aturan berbeda. Meski mereka dibebaskan dari biaya pendaftaran, tetap saja mereka harus membawa bukti pendaftaran atau kartu ujian dari wilayah sebelumnya. Proses ini menambah kerumitan bagi keluarga pengungsi internal yang sering berpindah akibat konflik.

Para pendidik di wilayah AANES menyebut situasi ini sebagai "krisis pendidikan dalam dua dunia." Di satu sisi mereka ingin mempertahankan sistem pendidikan otonom yang mengedepankan budaya lokal, di sisi lain mereka tidak bisa menutup mata atas kebutuhan warga terhadap ijazah nasional yang diakui luas. Ketiadaan kesepakatan antara Damaskus dan AANES membuat masalah ini berlarut-larut.

Sejumlah keluarga bahkan memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah informal atau madrasah tradisional karena lebih terjangkau dan tidak terlalu terikat sistem. Namun, konsekuensinya, anak-anak ini sulit bersaing saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di wilayah Damaskus atau luar negeri.

Situasi pendidikan di Suriah saat ini menjadi gambaran nyata betapa konflik bersenjata bisa membelah tatanan sosial hingga ke ruang-ruang kelas. Para pelajar di wilayah timur dan utara harus menghadapi konsekuensi politik yang tak mereka pilih, hanya karena letak geografis dan kebijakan pemerintahan setempat.

Di sisi lain, Pemerintah Damaskus tetap berusaha mempertahankan kontrol atas pendidikan nasional di seluruh wilayah Suriah. Melalui ujian nasional, pemerintah pusat berupaya menjaga eksistensi otoritasnya, meski banyak wilayah secara de facto telah lepas dari kendalinya.

Kondisi ini diperparah dengan kesenjangan fasilitas pendidikan. Banyak sekolah di wilayah timur Suriah rusak berat atau tidak layak pakai. Guru-guru pun kekurangan pelatihan dan sumber daya. Tak jarang, mereka harus menyesuaikan diri mengajar dua sistem sekaligus dalam satu lingkungan yang sama.

Para pengamat pendidikan menyebutkan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan muncul generasi muda dengan standar pendidikan yang timpang. Mereka yang mengikuti sistem Damaskus memiliki peluang lebih luas untuk berkarier dan melanjutkan studi ke luar negeri, sementara lulusan sistem AANES masih menghadapi keterbatasan pengakuan resmi.

Organisasi-organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang pendidikan di Suriah pun menghadapi dilema serupa. Mereka harus menyesuaikan program dengan kebijakan lokal, namun tetap berupaya agar anak-anak Suriah bisa mendapatkan pendidikan layak tanpa diskriminasi administratif dan politik.

Di tengah situasi sulit ini, keluarga-keluarga di Suriah Timur berharap adanya kesepakatan antara Damaskus dan AANES untuk menyatukan sistem pendidikan atau setidaknya saling mengakui hasil ujian dan ijazah masing-masing. Sebab, bagi mereka, pendidikan bukan soal politik, tetapi soal masa depan anak-anak.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kompromi di bidang pendidikan antara kedua belah pihak. Setiap wilayah tetap bertahan dengan kebijakan masing-masing. Sementara itu, para pelajar di Suriah Timur harus terus bergulat dengan dua sistem yang memecah kehidupan belajar mereka.

Konflik pendidikan di Suriah bukan sekadar soal kurikulum atau biaya administrasi, melainkan soal siapa yang berhak menentukan masa depan anak-anak di negeri yang dilanda perang. Tanpa solusi terpadu, dunia pendidikan Suriah terancam makin tercerai-berai di bawah bayang-bayang dua otoritas yang belum berdamai.

Baca selanjutnya

Bupati Asahan Resmikan Replika Rumah Adat Syekh Silau; Makna Sejarah

Marga Silo, yang kini dikenal dengan nama besar Siregar Silo dan Damanik Silo, memiliki jejak sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya dan agama di wilayah Sumatera. Salah satu tempat yang kental dengan jejak sejarah ini adalah Desa Silo Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, yang baru-baru ini mencatatkan momen bersejarah melalui peresmian Replika Rumah Adat Tuan Syekh Silau oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar. Acara yang dilaksanakan pada Sabtu (5/4/2025) ini, bukan hanya sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga mengungkapkan hubungan penting antara nama tempat Silau di Asahan dengan marga Silo yang memiliki sejarah panjang.

Pembangunan replika rumah adat Tuan Syekh Silau di Desa Silo Lama ini merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya yang ada di Kabupaten Asahan. Tuan Syekh Silau sendiri adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan agama Islam di daerah tersebut. Pembangunan replika rumah adat ini diharapkan dapat memperkuat ingatan masyarakat akan jasa-jasa besar Tuan Syekh Silau dalam menyebarkan ajaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu, pelestarian bangunan ini bertujuan untuk mengenang peran besar dari Tuan Syekh Silau dalam sejarah peradaban lokal.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, dalam sambutannya menekankan bahwa pelestarian budaya sangat penting agar nilai-nilai sejarah dan kebudayaan tidak hilang seiring perkembangan zaman. Ia menyatakan bahwa pembangunan Replika Rumah Besar Tuan Syekh Silau adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan dan melestarikan budaya yang ada di Asahan, khususnya yang berkaitan dengan marga Silo dan sejarah penyebaran Islam di kawasan tersebut.

Nama Silo yang terhubung dengan Desa Silo Lama, tempat di mana replika rumah adat dibangun, menyiratkan hubungan erat antara marga Silo dengan sejarah panjang daerah ini. Marga Silo, dengan cabang-cabangnya seperti Siregar Silo dan Damanik Silo, dikenal sebagai bagian dari keluarga besar yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah Tapanuli dan Asahan, terutama dalam penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, pembentukan identitas budaya melalui pembangunan replika ini menjadi sarana untuk mengenalkan kembali warisan tersebut kepada generasi muda.

Salah satu aspek menarik dalam sejarah marga Silo adalah kemungkinan hubungannya dengan nama tempat Silau di Asahan, yang juga mengarah pada peran penting dari Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Sumatera yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di seluruh kawasan Sumatera, termasuk daerah-daerah sekitar Barumun, Tapanuli, dan sekitarnya. Nama Silau yang kini terdapat di Asahan kemungkinan besar berasal dari kata atau istilah yang digunakan pada zaman Kesultanan Pasai, yang mungkin merujuk pada tempat atau daerah yang memiliki kaitan dengan kerajaan tersebut.

Keterkaitan nama Silau di Asahan dengan Kerajaan Samudera Pasai menjadi semakin menarik mengingat sejarah penyebaran Islam yang dibawa oleh para penyebar agama dari Pasai. Tuan Syekh Silau, sebagai salah satu tokoh yang diabadikan melalui replika rumah adat ini, diyakini juga terlibat dalam penyebaran Islam di daerah tersebut, yang kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga besar seperti marga Silo. Nama Silo sendiri, yang juga ditemukan dalam berbagai varian seperti Siregar Silo dan Damanik Silo, menunjukkan adanya hubungan kuat antara marga ini dan sejarah panjang Islam di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Taufik Zainal Abidin Siregar juga menyoroti pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai sumber ilmu alternatif yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai sejarah dan kebudayaan lokal. Dengan adanya replika rumah adat Tuan Syekh Silau, diharapkan masyarakat tidak hanya mengenal tokoh tersebut, tetapi juga memahami betapa besar peran mereka dalam membangun peradaban dan agama di daerah tersebut.

Pembangunan Replika Rumah Adat Tuan Syekh Silau ini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berpotensi sebagai daya tarik wisata sejarah yang dapat mendongkrak ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Asahan berharap bahwa dengan adanya tempat ini, wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi dan mengenal lebih dekat dengan sejarah dan budaya Asahan, khususnya yang berkaitan dengan marga Silo dan pengaruh Kerajaan Samudera Pasai di daerah ini.

Replika rumah adat ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Asahan. Seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi lokal, diharapkan semakin banyak pihak yang mendukung pelestarian cagar budaya. Sehingga, upaya-upaya seperti ini dapat memperkenalkan lebih banyak masyarakat, baik lokal maupun internasional, terhadap sejarah panjang marga Silo dan peran penting mereka dalam sejarah Islam di Sumatera.

Tuan Syekh Silau, meskipun tidak banyak tercatat dalam sumber sejarah mainstream, memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat lokal. Tokoh ini dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan penyebaran agama Islam di kawasan Asahan dan sekitarnya, yang saat itu berada di bawah pengaruh Kerajaan Samudera Pasai. Keberadaan nama Silo dalam masyarakat Tapanuli Selatan dan sekitarnya juga menunjukkan adanya hubungan antara tokoh ini dan keluarga-keluarga besar yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan agama di wilayah tersebut.

Selain itu, dengan adanya Replika Rumah Adat Tuan Syekh Silau, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai dan mengenal lebih dalam tentang sejarah mereka sendiri. Melalui kegiatan edukasi dan wisata sejarah, pengunjung akan semakin memahami betapa besar pengaruh tokoh-tokoh seperti Tuan Syekh Silau dalam membentuk wajah agama dan budaya di Asahan. Hal ini juga dapat menjadi langkah penting dalam mengenalkan lebih luas lagi kepada dunia luar tentang kekayaan budaya yang dimiliki oleh daerah ini.

Marga Silo, yang kini tersebar di berbagai wilayah di Sumatera, menjadi saksi sejarah yang menunjukkan pentingnya peran keluarga-keluarga besar dalam pembentukan sejarah sosial dan agama di kawasan ini. Dengan adanya upaya pelestarian budaya seperti yang dilakukan melalui pembangunan replika rumah adat ini, diharapkan generasi muda dapat lebih mengenal dan menjaga warisan leluhur mereka. Ke depan, langkah-langkah seperti ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam melestarikan budaya dan sejarah mereka.

Hubungan antara marga Silo, Silau, dan Kerajaan Samudera Pasai semakin jelas melalui pengungkapan jejak sejarah ini. Replika Rumah Adat Tuan Syekh Silau menjadi titik awal yang penting dalam menghubungkan masa lalu dengan masa depan, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan dan memperkenalkan sejarah keluarga besar seperti Siregar Silo dan Damanik Silo kepada masyarakat luas.

Dibuat oleh AI

Industri Farmasi Penopang Ekonomi Suriah

Industri farmasi Suriah telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 1980-an, industri ini hanya mampu memenuhi 6% kebutuhan nasional. Namun, dengan dukungan pemerintah, industri ini tumbuh dengan cepat dan dalam waktu 20 tahun, mampu memenuhi hampir 90% kebutuhan nasional dan mengekspor obat-obatan ke sekitar 52 negara Arab.

Perkembangan ini telah menciptakan lapangan kerja bagi 17.000 orang Suriah dan menghasilkan pendapatan ekspor obat-obatan sebesar $150 juta per tahun. Jumlah pabrik farmasi di Suriah telah mencapai 63, memproduksi 5700 jenis produk dan menawarkan pekerjaan kepada sekitar 17000 pekerja.

Industri farmasi Suriah telah menjadi salah satu sektor industri yang paling penting di negara ini. Industri ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Suriah dan telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Suriah.

Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan industri farmasi Suriah:

 * Dukungan pemerintah: Pemerintah Suriah telah memberikan dukungan yang kuat kepada industri farmasi. Hal ini termasuk memberikan insentif kepada perusahaan farmasi, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja.

 * Ketersediaan tenaga kerja yang terampil: Suriah memiliki banyak tenaga kerja yang terampil di bidang farmasi. Hal ini telah membantu industri farmasi untuk berkembang dengan cepat.

 * Ketersediaan bahan baku: Suriah memiliki banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi obat-obatan. Hal ini telah membantu mengurangi ketergantungan pada impor.

 * Permintaan yang tinggi: Permintaan obat-obatan di Suriah dan negara-negara tetangga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini telah mendorong pertumbuhan industri farmasi.

Masa Depan Industri Farmasi Suriah

Industri farmasi Suriah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Pemerintah Suriah terus berkomitmen untuk mendukung industri ini. Selain itu, industri ini juga memiliki akses ke pasar yang besar di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Namun, industri farmasi Suriah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan dari perusahaan-perusahaan farmasi multinasional. Perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih.

Selain itu, industri farmasi Suriah juga harus mengatasi masalah kualitas dan keamanan produk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa obat-obatan yang diproduksi di Suriah aman dan efektif.

Meskipun menghadapi tantangan, industri farmasi Suriah memiliki masa depan yang cerah. Dengan dukungan pemerintah dan investasi yang tepat, industri ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat Suriah.

Dibuat oleh AI

Danantara: Langkah Strategis Indonesia Menuju Penguasaan Antariksa, Kecerdasan Buatan, dan Stabilitas Ekonomi ASEAN

JAKARTA – Di tengah dinamika global yang terus berubah, Indonesia mengambil langkah berani dengan meluncurkan Danantara, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi negara di sektor antariksa, mengembangkan kecerdasan buatan (AI), dan memperkokoh ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang signifikan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, tetapi juga di panggung dunia.

Penguasaan Antariksa Melalui BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memegang peranan kunci dalam mewujudkan ambisi Indonesia di sektor antariksa. Melalui Danantara, BRIN akan memperkuat riset dan pengembangan teknologi antariksa, termasuk peluncuran satelit, eksplorasi luar angkasa, dan pemanfaatan data antariksa untuk berbagai keperluan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengamatan bumi dan komunikasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam industri antariksa.

Pengembangan Kecerdasan Buatan (AI)

Danantara juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan AI. Teknologi ini dipandang sebagai salah satu pendorong utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Indonesia berupaya untuk mengembangkan ekosistem AI yang kuat, dengan fokus pada riset, pengembangan aplikasi AI, dan peningkatan sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan menciptakan lapangan kerja baru.

Memperkuat Ekonomi Nasional

Salah satu tujuan utama Danantara adalah memperkuat ekonomi Indonesia dan menjadikannya yang paling stabil di ASEAN. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, yang akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, Danantara juga akan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis teknologi, seperti ekonomi digital dan industri kreatif.

Sinergi dan Kolaborasi

Keberhasilan Danantara membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara akademisi dan industri akan menjadi motor penggerak inovasi. Partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari Danantara dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Tantangan dan Peluang

Meskipun Danantara menawarkan banyak peluang, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan regulasi yang perlu disesuaikan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerja sama dari semua pihak, Indonesia optimis dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Dampak Regional dan Global

Keberhasilan Danantara tidak hanya akan memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan ASEAN dan dunia. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan inovasi di kawasan. Selain itu, kontribusi Indonesia di sektor antariksa dan AI juga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

Komitmen Pemerintah

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Danantara. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, dan anggaran yang signifikan telah dialokasikan untuk mendukung inisiatif ini. Pemerintah juga terus melakukan dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memastikan keberhasilan Danantara.

Harapan dan Optimisme

Danantara adalah langkah berani dan visioner dari Indonesia. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, Indonesia optimis dapat mewujudkan visinya untuk menjadi negara maju dan berdaya saing di tingkat global.

(Dibuat oleh AI)

Bayar 100 Dolar Per Kepala, 160 Ribu Pengungsi Kembali ke Suriah

Bea Cukai Suriah mendapat untung besar dari konflik Lebanon yang merupakan perpanjangan dari kampanye genosida Israel ke warga Gaza, Palestina.

Dilaporkan sekitar 160 ribu pengungsi Suriah di Lebanon kembali ke dalam negeri.

Pengungsi yang kembali harus membayar 100 dolar AS sebagai bea masuk dan ini tidak berlaku bagi pengungsi warga negara Lebanon karena antara Lebanon dan Suriah terikay perjanjian bebas visa.

Warga Suriah yang mengungsi dianggap tidak berpihak kepada rejim Al Assad sehingga diterapkan bea masuk di luar biaya paspor dan lain sebagainya.

Rejim Al Assad juga telah lama mengeluarkan peraturan bahwa rumah-rumah yang ditinggal pengungsi dapat disita oleh negara kecuali dengan membayar biaya dan menunjukkan bukti kepemilikan.

Praktis para pengungsi Suriah yang telah disita rumahnya harus kembali pada status pengungsi dalam negeri IDP kecuali mempunyai dana untuk membeli rumah baru.

Jika 160 ribu pengungsi membayar 100 dolar per kepala maka bea cukai Suriah telah mengantongi sekitar 16 juta dolar AS dari bea masuk pengungsi saja.

Itu belum bayaran beberapa cek poin yanh harus dilalui menuju kediaman mereka dan juga bayar denda jika terbukti tak ikut kewajiban wamil yang harus diikuti oleh semua warga negara.

Sebagian pengungsi ada yang meneruskan ke perjalanan ke wilayah yanh dikuasai oposisi seperti Idlib wilayah pemerintahan penyelamat (SG) dan wilayah pemerintahan sementara (SIG) Suriah.

Sementara itu pemerintahan SDC/SDF/AANES di Timur Suriah melaporkan telah kedatangan 17 ribu pengungsi.

AANES secara terbuka menyatakan tidak menyita rumah-rumah milik pengungsi Suriah sehingga yang mempunyai rumah dapat kembali ke rumah masing-masing atau rumah keluarganya.

Selain mendapat keuntungan besar dari bea masuk, rejim Bashar Al Assad diperkirakan juga akan punya tambahan paling tidak 50 ribu pasukan wamil baru khususnya yang tak mampu membayar denda.

Ini akan membuat kesimbangan kekuatan antara empat pemerintahan di Suriah berubah seketika.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembantaian Israel di Lebanon dan Gaza akan berhenti. Namun melihat ambisi Israel untuk menciptakan Greater Israel, kemungkinan konflik ini akan panjang karena AS dan beberapa negara Eropa menyatakan dukung penuh kepada Israel memerangi negara-negara tetangganta yang tak berdaya.

Baca selanjutnya

Coattail Anies Baswedan Mulai Naikkan Elektabilitas Parpol Pendukung di Pemilu 2024

Elektabilitas Partai Nasdem akhirnya meningkat 5,20 persen, setelah satu bulan lebih mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Indopol, Partai Nasdem akhirnya mendapat efek elektoral atas deklarasi Anies Baswedan sebagai capres.

Baca: Partai Bulan Bintang Dukung Capres Terbaik di Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto, mengatakan dalam survei ini PDIP memiliki elektabilitas 17,89 persen. Diikuti Gerindra (12,93 persen), Nasdem (9,02 persen), Golkar (7,32 persen), PKB (5,45 persen), Demokrat (5,20 persen), PKS (3,90 persen), PAN (1,46 persen), Partai Baru (1,38 persen), PPP (1,06 persen). Sisanya di bawah 1 persen.

Baca selanjutnya

Kota Al Khokha Ibukota Provinsi Al Hudaydah Sementara di Yaman

Yaman kini mempunyai dua pemerintahan di Aden dan Sanaa.

Pemerintahan Aden dipimpin oleh Presiden Rashad Al Alimi ketua Dewan Presidium Yaman (PLC).

Akibat dualitas pemerintahan itu terdapat juga dua jabatan gubenur dan ibukota di masing-masing provinsi.

Di kasus provinsi Al Hudaydah, hampir 90 persen wilayahnya dikuasai kelompok Houthi dengan pemerintahan mereka di Sanaa.

Ibukotanya Al Hudaydah. Namun terdapat beberapa distrik di selatan yang dikuasai oleh pemerintah yang sah. Sehingga pemerintahan Yaman menjadikan Distrik Al Khokha sebagai ibukota provinsi Al Hudaydah sementara versi mereka.

Akibatnya kini pembangunan besar-besaran terjadi di kota kecil yang hanya berpenduduk tak sampai 50 ribu lebih itu.

Kota ini termasuk dalam daftar kota wisata di Yaman karena berada di pinggir pantai. Situs bersejarah di Al Khokha di antaranya:

1. Masjid Agung di kota Al-Khokha: Masjid ini terletak di sebelah barat pasar kota. Pembangunannya dimulai pada era Rasulidisme. Dibangun oleh Raja Muzaffar “Yusuf bin Omar” pada tahun 647-694 H, dan direnovasi secara berturut-turut, kecuali menaranya yang tingginya 20 meter, yang masih berdiri dengan karakter lamanya.

2. Dar Al-Omeisy: Sebuah bangunan yang terletak di sebelah timur pasar kota Al-Khoukha. Bangunan ini berusia lebih dari 200 tahun dan dirancang dengan gaya benteng militer tua yang berisi barikade dan bukaan yang menutupi segala arah di sekitar rumah dan sudut-sudutnya, saat ini digunakan sebagai tempat tinggal salah satu cucu Al-Omeisy.

3. Masjid Ali bin Mushaj: Sebuah masjid arkeologi kuno yang terletak di desa Mushaj, selatan kota Al-Khokha. Pembangunannya dikaitkan dengan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dan dikaitkan dengan Ali bin Mahdi Al-Ra'ini.

4. Masjid Darib: Sebuah masjid arkeologi kuno yang terletak di desa Mushaj. Berdirinya kembali ke tahun 1295 H. Pembangunannya dikaitkan dengan Abdullah bin Abdullah Darib.

Saat ini pemerintah yang sah menempatkan mantan wakil gubernur Al Hasan Taher sebagai pejabat gubernur.

Al Hasan Taher termasuk pihak yang kecewa dengan mundurkan pasukan pemerintah yang hampir menguasai seluruh provinsi Al Hudaydah.

Pasukan pemerintah ditarik sebagai bagian dari perjanjian damai Stockholm antara pihak pemerintah dan Houthi.

Menurut Taher, perjanjian ini telah dilanggar oleh kedua belah pihak sehingga pemerintah seharusnya mengambil alih kembali seluruh wilayah Al Hudaydah termasuk semua wilayah federal Tihamah.

Saat itu, PBB meminta pemerintah yang sah untuk menyerahkan Al Hudaydah kepada Houthi karena itu merupakan satu-satunya akses masuk bantuan ke wilayah Houthi yang menguasai 2/3 penduduk Yaman.

Saat pasukan pemerintah menguasai al Hudaydah, 20 juta penduduk Yaman di wilayah Houthi mengalami krisis kemanusiaan dengan mewabahnya kolera.

Walau begitu, pihak Houthi juga tidak melepaskan pengepungannya ke Taiz meski Al Hudaydah telah diserahkan.

Kelompok Houthi mengangkat Muhammad Ayyash Qahim sebagai gubernur Al Hudaydah versi mereka dan berkantor di kota Al Hudaydah yang menjadi ibukota provinsi 

Baca selanjutnya

Meski Didera Konflik, 42 Ribu Imigran Afrika Menyeludup Masuk Yaman

Lembaga migrasi dunia mengumumkan pada hari Minggu bahwa lebih dari 42.000 migran Afrika telah tiba di Yaman sejak awal tahun ini.

"42.70 migran Afrika telah tiba di Yaman sejak awal tahun ini," kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan. Dia mencatat bahwa 92 persen dari migran adalah orang Etiopia, sedangkan sisanya dari Somalia.

Dikatakan bahwa "situasi di sepanjang daerah perbatasan Yaman tetap genting, dengan berlanjutnya pelaporan pelanggaran terhadap migran."

Agustus lalu, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Yaman mengatakan dalam laporan bulanannya untuk melacak arus migran bahwa 34.437 migran memasuki Yaman selama periode dari Januari hingga Juli 2022, dibandingkan dengan 11.555 migran yang tiba di pantai Yaman selama periode yang sama di Yaman tahun 2021.

Organisasi tersebut menyatakan bahwa 3.171 migran Afrika tiba di Yaman pada Juli, turun dari 3.174 pada bulan sebelumnya. "93 persen dari migran ini berasal dari Ethiopia, sedangkan sisanya berasal dari Somalia," tambah laporan itu.

Yaman adalah tujuan para migran dari negara-negara Tanduk Afrika, terutama Ethiopia dan Somalia, dan banyak dari mereka bertujuan untuk melanjutkan perjalanan sulit mereka ke negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

Jalur migrasi Ethiopia ke Yaman merupakan jalur kuno yang sudah ditempuh berabad-abad.

Jalur ini juga digunakan oleh beberapa kerajaan Ethiopia menginvasi Yaman khususnya sebelum era Nabi Muhamd SAW.

Pada saat Hijrah, banyak juga warga Arab yang memilih hijrah ke Ethiopia dibandingkan Madinah.

Pada abad pertengahan, sejumlah kesultanan Islam berhasil didirikan oleh warga Ethiopia dengan bantuan Yaman, di antaranya kesultanan Adal, Afar dan lain sebagainya.

Baca selanjutnya

Deklarasi Tuntutan Warga Al Katiri di Yaman Perkuat Independensi Hadramaut

Sebuah pertemuan Persatuan Kabilah dan Pribumi Al Katiri mengeluarkan sejumlah tuntutan dalam deklarasi usai memperingati Revolusi 26 September.

Dalam deklarasi tersebut, warga Al Katiri memperkuat kembali tuntutannya bahwa Hadramaut adalah sebuah wilayah yang independen dan tidak berada di bawah institusi apapu di bawah negara Yaman.

Pernyataan ini sepertinya diarahkan kepada kelompok Al Houthi maupun separatis STC Yaman yang ingin menjadikan Hadramut sebagai bawahannya dan tidak di bawah negara.

Mereka juga mengatakan bahwa segala administasi di wilayah kabilah tidak dapat dicampurtangani oleh pihak luar.

Tuntutan berikutnya adalah agar kementerian dalam negeri membayar gaji para pegawai yang berkerja dalam administrasi para kabilah.

Selain itu, mereka juga menuntut kuota 3.000 prajurit baru di dinas ketentaraan yang dikhususnya untuk putra puteri Al Katiri.

Dalam pembagian keuntungan SDA, Hadramaut secara keseluruhan harus mendapat 75 persen dan sisanya diberikan kepada pemerintah Yaman untuk dibagikan ke seluruh negeri.

Dana tersebut harus dimasukkan untuk membangun infrastruktur di Hadramaut dan memastikan kemakmuran warganya.

Jika tuntutan ini tidak dapat diterima oleh pihak terkait maka pasukan kabilah Al Kathiri akan mengimplementasikannya dan Hadramut siap untuk merdeka terpisah dari Yaman.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan sebuah organisasi Hadramaut lainnya bernama Arbitration of Hadramaut Tribes atau Murjiiyah Qabaliyah Hadramaut yang diketuai Sheikh Abdullah Saleh Al Kathiri seorang senator dari Hadramaut.

Saleh Al Katiri berpendapat bahwa urusan administrasi sipil dan militer harus menjadi tanggungan negara Yaman. Walau tak spesifik menyebut negara yang dimaksud adalah negara federasi Yaman atau negara bagian yang memang pernah diusulkan oleh konsep negara federasi Yaman tahun 2014.

Baca selanjutnya

Apakah Kesultanan Tarim Mampu Berdikari Jika Dibentuk Kembali di Federasi Yaman?

Kesultanan Tarim diperkirakan akan berdiri kembali dalam sistem negara federasi Yaman yang digagas sejak 2014 lalu.

Meski pernah dihapuskan pada tahun 1940-an, Kesultanan Tarim menyisakan peninggalan bersejarah dengan nilai tinggi termasuk istana kesultanan.

Saat ini jumlah penduduk Tarim sekitar 50 ribuan yang hampir mirip jumlah warga di Kamp Pengungsi Al Rukban di Suriah. Jumlah ini juga sama dengan jumlah penduduk sebuah kecamatan di Sumatera atau sebuah desa di Jawa.

Walau begitu, jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan penduduk negara Tuvalu atau Nauru yang masing-masing tak lebih dari 12 ribu orang.

Uniknya, Kesultanan Tarim lumayan mandiri dalam industri. Terdapat pabrik pembuatan kipas angin dan AC di sini.

Jika Kesultanan Tarim berdiri lagi, bisa menjadi bagian dari Negara Al Katiri atau langsung di bawah Wilayah Hadramaut. Atau bisa juga berdaulat penuh sembari  menjalin kerja sama dengan pemerintahan Yaman dalam urusan luar negeri dan militer. Sehingga mirip posisinya sebagai protektorat Yaman sebagaimana era Inggris dulu.

Pada awalnya Kesultanan Tarim merupakan pecahan dari Negara Al Katiri di Arabia Selatan dulunya. Dipimpin pertama kali oleh Sultan Muhsin Ibn Ghalib Al Katiri sebagai kepala negara sementara pemerintahan dikelola kabinet Jamiyah Al Haq.

Saat Sultan wafat tahun 1924, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Salim dengan kabinet Liga Tarim.

Namun pemerintahan Liga Tarim gagal mewujudkan pemerintahan yang dicintai rakyatnya sehingga mengakibatkan perang sipil. Negara Al Katiri mengirimkan pasukan untuk mendamaikan warga Tarim namun gagal sehingga Kesultanan Tarim dihapuskan dan kembali menjadi bagian dari Negara Al Katiri.

Konsep negara federasi digags kembali oleh Presiden Yaman pada 2014 Mansour Hadi.

Tujuannya untuk mengurangi beban pemerintah dengan memberikan kekuasan penuh kepada negara bagian untuk mandiri dan memerintah secara otonom.

Pemerintah akan fokus mengatasi urusan luar negeri dan keamanan termasuk menyiapkan pasukan nasional agar negara-negara bagian itu tidak dicaplok oleh Alqaeda maupun ISIS termasuk kelompok Houthi.

Namun, belakangan berdiri juga kelompok separtis Yaman Selatan atau STC bermusuhan dengan pemerintah walau menjadi satu koalisi.

Keberadaan STC ini sebenarnya tidak membawa hal baru karena dulunya Aden adalah bagian dari Federasi Arabia Selatan minus Hadramaut.

Namun jika STC memasukkan Hadramaut dalan kekuasaannya maka otomatis federasi Yaman hanya dua yakni Yaman Utara dengan pemerintah bentukan Houthi dan Yaman Selatan yang terdiri dari beberapa negara bagian dibawah STC.

Dengan fakta ini justru tugas pemerintah pusat yang diakui dunia internasional menjadi lebih ringan karena pasukan pemerintah hanya mengawal ancaman dari luar  dan hubungan internasional sementara untuk keamanan internal telah diurusi oleh pasukan STC maupun Houthi.

Baca selanjutnya

Bawa Bendera AS, Sejumlah Warga Tolak Penunjukan Pemimpin De Facto Baru 'Negara Al Rukban' di Suriah

Sejumlah warga kamp pengungsi Al Rukban di Suriah menolak penunjukan Kapten Farid Al Qasim untuk menjadi pemimoin de facto menggantikan Kolonel Muhannad Tala.

Penggantian itu diumumkan oleh Pasukan Amerika Serikat yang menguasai pangkalan militer Al Tanf di Al Rukban.

Menurut informasi yang beredar, kudeta terhadap Muhannad Tala dilakukan usai perbedaan pendapat dengan sejumlah perwira dari Inggris, Norwegia dan Jerman yang menjadi bagian dari koalisi AS.

Tidak diketahui apakah AS akan mengubah keputusannya mengingat kondisi pengungsi Suriah di Al Rukban terus mengalami penurunan.

Pemerintah Suriah lepas tangan dengan kondisi pengungsi di Al Rukban karena melihatnya sebagai kamp pengungsi ilegal. Kehadiran AS dkk di wilayah terbut juga dianggap Damaskus sebagai ilegal.

Sementara itu pemerintah interim Suriah atau SIG di bawah kendali oposisi SOC/SNC juga tidak mempunyai kedaulatan di Al Rukban karena sejatinya para milisi yang menjadi bagian dari koalisi AS dkk tidak menjadi bagian dari Tentara Nasional Suriah atau SNA yang menjadi pengganti FSA.

Kondisi pengungsi Al Rukban lebih buruk dari Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh karena lembaga kemanusiaan dunia sulit mengkangkau daerah tersebut. AS dkk juga tidak menjamin keselamatan pengungsi meski menjadi penentu segala kebijakan.

Milisi Suriah di Al Tanf merupakan proksi AS dan koalisi untuk mengimbangi kehadiran Iran dkk termasuk ISIS.

Secara de facto, Kamp Pengungsi Al Rukban menjadis sebuah negara proto karena tidak berhubungan dengan siapapun. Secara de jure, Al Rukban juga bukan baguan dari jajahan AS dkk walau mirip seperti protektorat.

Baca selanjutnya

Mengenal Negara Al Katiri di Hadramaut Yaman

Konflik yang terjadi dalam satu dekade belakangan membuat sejarah Yaman menjadi kabur.

Padahal negeri ini sudah dikenal sejak era Nabi Sulaiman dan mengalami kemajuan pesat era Utsmaniyah karena menjadi tempat persinggahan kapal.

Di wilayah Yaman Selatan, terdapat negara tua bernama Al Katiri yang berdiri sejak era abad ke-14.

Namun saat Inggris mendapat ijin dari Utsmaniyah untuk berdagang di Aden, berbagai tipu muslihat dijalankan hingga akhirnya seluruh wilayah sekitar Aden menjadi jajahan Inggris bernama Arabia Selatan.

Karena hanya digunakan sebagai tempat singgal kapal-kapal uap Inggris, pengelolaan Aden diserahkan ke India yang saat itu diperintah langsung dari India.

Saat itu negara Al Katiri di Hadramaut masih menjadi negara merdeka hingga akhirnya dengan devide et impera, seluruh Hadramaut termasuk Al Katiri tunduk ke Inggris dan menjadi bagian dari Aden yang akhirnya menjadi Yaman Selatan.

Saat ini, semangat untuk mendirikan kembali Yaman Selatan terlahir kembali usai kelompok Houthi berkuasa di Sanaa dan mengusir pemerintahan yang sah.

Meski pemerintahan yang sah berkedudukan sementara di Aden, namun secara de facto kota ini dikuasai oleh separatis STC Yaman Selatan.

Jika konstalasi politik Yaman mengarah pada berdirinya Yaman Selatan, maka kalangan pedalaman Hadramaut khususnya di bekas wilayah Al Katiri dan sekitarnya memilih untuk merdeka sendiri tak mau bergabung dengan Yaman Selatan maupun di bawah Houthi.

Baca selengkapnya

Memahami Tiga Narasi Politik di Yaman Terkait Infrastruktur Migas

Terdapat tiga narasi yang saling bersebelahan antara media di Yaman terkait infrastruktur minyak dan gas lokas usai terjadinya konflik sejak 2015.

Sebagaimana diketahui, meski dikenal sebagai negara miskin, Yaman memiliki cadangan migas yang lumayan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Negeri ini juga dikenal makmur di era Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah sampai Inggris berkuasa.

Namun sejak tahun 2015, kekayaan migas Yaman tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah.

Oleh karena itu terdapat tiga narasi berita yang saling bertentangan.

Pertama, narasi pemerintah yang diakui PBB dan dunia internasional yang menyebut bahwa pasokan minyak ke wilayah Houthi dibajak sehingga tidak sampai ke rakyat yang membutuhkan.

Pemerintah resminya berpusat di Aden sebagai ibukota sementara usai Sanaan dikuasai oleh kelompok Houthi dan mendirikan pemerintahan sendiri bernama 'penyelamat'.

Sementara itu, narasi pemerintah penyelamat di Sanaa di bawah kontrol Houthi menyebut bahwa kekayaan SDA Yaman telah 'dicuri' oleh koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Hal itu dapat difahami bahwa dengan kondisi konflik sangat sulit bagi Yaman untuk ekspor migas kecuali dengan jaminan dari Arab Saudi dan Uni Emirat.

Untuk diketahui, narasi di pemerintahan Aden juga terbagi dua. Kelompok Reformasi atau Al Islah dukungan Arab Saudi mengklaim bahwa Uni Emirat Arab dengan semena-mena melakukan ekspor tanpa persetujuan Aden.

Walau begitu, UAE merasa tidak melakukannya karena telah bekerja sama dengan kelompok separatis STC yang menguasai sebagian sumber migas.

Meski masuk dalam komponen pasukan pemerintah, pasukan STC terus melakukan upaya pengambilalihan kota-kota migas yang berada dalam kekuasaan pemerintah.

Pemerintah berad dalan posisi lemah karena Aden sendiri kini berada dalam kontrol penuh STC di samping mereka harus terus membendung pergerakan kelompok Houthi.

Demi tetap bisa mengimbangi kekuatan Houthi, pemerintah Aden harus melakukan kompromi dengan separatis STC yang makin hari wilayah kekuasaannya semakin meluas.

Baca selanjutnya

Villa Bali Jeddah Tawarkan Hunian Eksklusif Ala Indonesia di Arab Saudi

Sebuah hunian wisata bernama Villa Bali Jeddah menawarkan hunian eklusif bernuansa Indonesia di Arab Saudi.

Ketenaran nama Bali mampu membuat pengusaha di Arab Saudi berinovasi untuk menghadirkan suasana alami tropis lengkap dengan tumbuhan yabg menghijau.

Lihat informasi lengkapnya di sini

Tantangan Presiden Yaman Rashad Al Alimi Buka Pengepungan Houthi ke Taiz

Presiden Yaman Rashad Al Alimi berjanji akan membebaskan kota terbesar ketiga Yaman, Taiz, dari kepungan dan blokade kelompok pemberontak Houthi.

Kota Taiz yang dikenal sebagai ibukota budaya Yaman terus diblokade kelompok Houthi yang memerintah di Sanaa meski embargo pemerintah ke bandara udara dan bala bantuan kemanusiaan diijinkan pemerintah ke mengalir ke wilayah yang dikuasai Houthi.

Al Alimi menyebut tindakan Houthi ini tidak berperikemanusiaan. Meski begitu Uni Emirat Arab telah berhasil membangun bandara perintis di Mocha dekat Taiz untuk mempermudah penyaluran bantuan.

Krlompok Houthi atau Ansharullah mempunyai pemerintahan sendiri di Sanaan meski tak diakui dunia internasional dengan Mahdi Al Mashat sebagai presiden.

Pasukan pemerintah dan Houthi saat ini sedang gencatan senjata meski begitu, konflik diinternal pemerintahan Aden yang diakui dunia justru sedang berlangsung.

Konflik itu terjadi antara pasukan STC Yaman Selatan yang terus melakukan pengambialihan kekuasaan khususnya di daerah yang kaya minyak.

Meski separatis, pasukan STC dukungan Uni Emirat Arab ini semakin kuat dengan pendanaan yang matang dan menjadi bagian dari pasukan pemerintah melawan Houthi.

Praktis wilayah kekuasaan pemerintah Yanan sekarang adalah bekas Yaman Selatan dulu. Namun secara perlahan, 1/3 wilayah khususya kaya migas telah dikuasai STC. Pemimpin STC masuk dalam keanggotan Dewan Kepresidenan Yaman atau PLC yang diketuai Rashad Al Alimi.

Baca selanjutnya

Industri Militer Korea Utara Diuntungkan dengan Konflik Rusia-Ukraina yang Berkepanjangan

Setelah Belarusia dan Iran, kini industri militer Korea Utara dilaporkan mendapat keuntungan yang signikan dengan monflik Rusia dan Ukraina yang semakin berkepanjangan.

Baru-baru ini AS mensinyalir bahwa Rusia telah memesan produk amunisi dan artileri dari Korea Utara untuk mengisi kekosongan yang mereka miliki.

Sebelumnya, AS juga melihat pabrik drone Iran dan Belarusia juga diuntungkan dengan meningkatkan pesanan dari Rusia.

Jika itu benar, kedua Korea diuntungkan dari konflik setelah sebelumnya Korea Selatan juga mengalami pelonjakan pesanan produksi alutsista dari negara-negara tetangga Ukraina seperti Polandia.

Sebagaimana diketahui sejumlah negara eks blok Komunis yang sudah gabung NATO memberikan bantuan hibah persenjataan ke Ukraina dan memilih membeli yang baru dari Korsel, AS dan negara produsen lainnya.

Baca selanjutnya

Siapa Tokoh Tuan Lobe Disebut Ulama Penyebar Islam di Simalungun yang Dimakamkan di Keramat Kubah Pandan Perdagangan?

Sebuah kompleks pemakaman yang disebut Keramat Kubah Pandan di Perdagangan, Simalungun memicu keingin tahuan warganet mengenai sosok Tuan Lobe yang disebut dikuburkan di sana.

Dinukil dari berbagai sumber, kompleks pemakaman ini telah berusia ratusn tahun yang membuktikan bahwa para ulama dan Islam telah lama berdakwah di Simalungun.

Dari segi sejarah, Islam di Simalungun dikenal telah dibawa oleh orang Aceh di era Samudera Pasai maupun orang pesisir dari Medan, Barus, Tanjung Balai maupun Asahan.

Tidak ada yang mengenal nama asli tikoh bergelar tuan lobe ini. Nama atau gelar Tuan Lobe sendiri sudah lama dikenal di Tanah Batak dan sekitarnya termasuk Simalungun, Mandailing, Karo maupun Pakpak Dairi yang berarti guru agama Islam sejak lama.

Jejak para tuan Lobe ini masih terlihat di dalam beberapa bukti silsilah atau tarombo/tambo yang dimiliki oleh orang Batak 

Namun jika melihat sejarah Simalungun, sejak tahun 1451 telah ada tuan guru atau syeikh yang disegani khususnya di kawasan Perdagangan bernama Datuk Sahilan. (Baca selengkapnya) Saat itu Simalungun berada dalam pengaruh Kerajaan Pagaruyung dari Sumatera Barat dan masih berhubungan dengan ekspedisi Pamalayu Majapahit pada masa Adityawarman.

Datu Sahilan merupakan salah satu dai perintis di Simalungun yang mempunyai jaringan ulama sampai ke India, Malaysia dan lain sebagainya. (Baca selengkapnya).

Mungkinkah Tuan Lobe yang dimakamkan di kompleks pemakaman Keramat Kubah Pandan, Perdagangan Simalungun ini adalah Datuk Sahilan?

baca selengkapnya

Melihat Kesamaan Perdamaian Bangsamoro dengan Filipinan dengan Kesultanan Sulu dengan AS

Walaupun ada perbedaan khususnya antara periode sekarang (Bangsamoro dengan Filipina) dengan periode jaman jaman penjajahan (Kesultanan Sulu dengan Amerika Serikat) namun ada kesamaan keduanya.

Kesamaan itu terlihat keterlibatan Turki di jaman sekarang dan Utsmaniyah di jaman dahulu.

Saat itu Utsmaniyah mendamainkan Kesultanan Sulu dengan Amerika Serikat, walau diartikan menjadi memberikan.

Sekarang juga Turki mendamaikan antara pemerintahan Filipina dan Bangsamoro.

Baca

Gelombang Covid-19 Mulai Masuk Wilayah NES Suriah

Gelombang wabah Covid-19 secara oerlahan mulai masuk ke wilayah otonomi yang tidak diakui NES Suriah.

Wilayah NES sebekumnya adalah wilayah ISIS yang memiliki 70 persen ladang minyak Suriah.

Pemerintahan NES memberikan himbauan untuk menutup semua perbatasan. Selain itu, keluarga dari luar NES dilarang melakukan penguburan di wilayah mereka. Selanjutnya lihat image di atas.

Baca sumber

Jelang Idul Adha, Suriah Ekspor Ternak ke Irak dan Teluk

Ekonomi Suriah sedikit meningkat jelang Idul Adha dengan ekspor hewan ternak untuk kurban.

Ternah dari Suriah dinilai lebih bermutu dari ternak lainnya yang berasal dari Iean, Turki dan lain sebagainya.

Pusat peternakan di Suriah terdalat di daerah Hasakah yang dikuasai oleh pemerintahan otonomi Suriah (NES).

Juga terdapat di daerah lainnya yang dikuasai Bashar Al Assad, SG dan SIG.

Lihat:

https://youtu.be/ItPmCnzXM4g

Iran Resmikan PLTS Terbaru Buatan Dalam Negeri

Iran meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya baru-baru ini yang semua komponennya dibuat di dalam negeri.

Pengembangan PLTS ini menjadi sebuah prestasi di tengah embargo dari AS.

Iran secara pelan namun pasti mulai mengembangkan kebutuhan lokal dengan produk-produk dalam negeri.

Lihat di sini:

https://youtu.be/nUWEdZJalDU

Balon Erik Atrada Lengkapi Berkas #Pilkada2020 Labuhanbatu ke Partai Bulan Bintang

Assalamu alaikum wrwb

Alhamdulillah hari ini tgl 11/ 12-2019

Ketua  DPC PBB  dan Tim Rekrutmen pilkada PBB Labuhanbatu induk

Menerima kehadiran bpk Erik Atrada dlm rangka pengembalian Berkas

Pendaftaran calon Bupati  Labuhanbatu induk

Selamat berjuang    semoga berhasil

Sumber: Facebook Kabar Bulan Bintang

Lagi, Putra Terbaik Bangsa Ikut Penjaringan Balon #Pilkada Partai Bulan Bintang Labuhanbatu Utara

Kapten Inf. Darno Ambil Berkas ke DPC PBB Labura

Wonosari (11/12)

Kapten Infantri Darno yang di wakilkan oleh saudara Khairil Fadly Sinaga ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati / Wakil Bupati Labura ke Markas Cabang DPC Partai Bulan Bintang Labura Jalan: Utama Wonosari Lk. II Kelurahan Aekkanopan.

Kehadiran Fadly di sambut langsung oleh Ketua DPC PBB Labura, Abanganda Dedy Agussandy. "Mas Darno adalah senior saya di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu. Walau terpauk jauh, tapi Beliau sudah seperti Abang bagi saya maupun kawan2 Alumni lainnya", ungkap Bang Dedy di hadapan saudara Fadly.

"Sosok Kepemimpinan Beliau tidak di ragukan lagi, dengan didikan Militer yg sudah sangat di akui ketangguhannya, maka Beliau adalah salah satu Figur yang tepat untuk memimpin daerah yg kita cintai ini" pungkas Ketua DPC PBB Labura.

Dengan demikian maka sudah 4 Bakal Calon Bupati yang ngambil berkas ke DPC PBB Labura, yakni :

1. H. Ahmad Rizal Munthe, SH

2. Haris Muda Siregar, MM

3. Hendri Yanto Sitorus, SE

4. Kapten Inf. Darno

#DPCPBBLabura

#MantaaaaaaPBB

Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=218568375804297&id=100029534088013

Partai Bulan Bintang DPW Sumbar Gelar Muswil V 2019

Bulan Bintang DPW Sumatera Barat sukses gelar Musyawarah Wilayah V hari ini 23 November 2019.

Kiprah Partai Bulan Bintang di Sumatera dapat dikatakan menurun.

Padahal Sumbar adalah salah satu basis Masyumi terbesar saat menjadi salah satu parpol pemenang di era Orde Lama.

Semoga kedepannya PBB Sumbar akan semakin menunjukkan tajinya menyuaarakan kehendak rakyat di berbagai pentas.

https://www.abadikini.com/2019/11/23/inidia-tiga-calon-ketua-dpw-pbb-sumbar-terpilih-hasil-muswil-v/

Calon Ketum Muda Siap Adu Konsep Besarkan Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra dan pengurus Partai Bulan Bintang (ilustrasi)

STUDY IN ASAHAN -- Siapapun ketum PBB mendatang kelihatannya akan mempunyai tugas yang tidak mudah mulai dari mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf usai suksesnya PBB memenangkan pasangan 01 ini, memastikan PBB lolos PT di 2024, mendorong dan memastikan kemenangan kader-kader PBB ikut Pilkada 2020 dan selanjutnya baik perseorangan maupun koalisi dan tentunya memastikan capres PBB mempunyai tempat di Pilpres 2024 serta target-target lainnya yang akan ditetapkan peserta Muktamar ke-5 mendatang. (baca selanjutnya)

Sejumlah pihak meminta Yusril Ihza Mahendra (YIM) untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua umum DPP partai Bulan Bintang (PBB) sebelum Muktamar ke-V pada September 2019 nanti. Alasannya, YIM telah gagal mengemban amanat Muktamar PBB ke-IV di Cisarua, Bogor tahun 2015 lalu. Muktamar tersebut mengamanatkan agar PBB lolos ke Senayan pada Pileg 2019 ini.

Selain itu, YIM diharapkan dapat memberi ruang berkompetisi kepada kader-kader Umat Islam dari kalangan millenial untuk merebut kursi Ketum DPP PBB.

Pengamat politik, Amir Hamzah menilai posisi PBB pasca Pemilu 2019 ini memang sangat mengkhawatirkan. Sebagai salah satu partai Islam yang tadinya diharapkan menjadi penyalur aspirasi Umat Islam, ternyata perolehan suaranya justru anjlok. “Tadinya PBB menjadi parpol Islam yang diharapkan menjadi lokomotif Umat Islam, penyalur aspirasi Umat Islam di parlemen dengan misi memperjuangkan syariat Islam. Nyatanya, suara PBB hanya sekitar 0,7 persen. Suaranya jauh lebih buruk dibandingkan Pemilu 2014 lalu yang masih peroleh sekitar 1.825.750 suara atau 1,46 persen,” kata Amir di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Karena itu, Amir menilai selayaknya jika YIM sebagai Ketum DPP PBB menyatakan mundur. Sikap itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bukan hanya kepada kader PBB, tapi juga Umat Islam yang tadinya berharap PBB menjadi penyalur aspirasi.

“Pertanyaannya, mengapa PBB tak lolos. Itu lantaran sikap PBB yang dinakhodai YIM salah langkah mendukung paslon pada Pilpres 2019. Mungkin YIM berharap banyak dan bisa lolos ke Senayan. Tapi, akibatnya PBB malah ditinggal pendukung dan pemilihnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka YIM memang harus mundur. Apalagi, jika mengacu pada Muktamar IV PBB yang mengamanatkan YIM untuk mendudukkan kadernya di DPR ternyata gagal,” papar Amir.

Di sisi lain, Amir juga mengapresiasi munculnya kalangan millenial baik di internal maupun eksternal partai yang ingin mengabdikan diri menjadi Ketum DPP PBB. Mengingat, saat ini sudah saatnya era millenial untuk tampil menjawab persoalan bangsa dan negara. Menurutnya, kemunculan orang-orang muda tersebut, juga sebaiknya menjadi pertimbangan YIM untuk mundur.

“Saya dengar, banyak kalangan millenial yang ingin gantinkan YIM. Nah, ini baik untuk kaderisasi, selain itu saat ini sudah masanya yang muda memimpin, Umat butuh kalangan muda tampil memimpin di depan. Sementara Yim sudah cukup berumur. Maka sebaiknya YIM beri ruang kepada yang muda untuk berkompetisi. Caranya, YIM mundur dari posisinya sebagai Ketum PBB. Pergantian kepemimpinan itu biasa dalam organisasi,” jelas Amir.

Di tempat terpisah, Wasekjen PBB Yunasdi juga menyuarakan YIM mundur sebelum Muktamar ke-V yang rencananya akan di gelar di Bangka Belitung pada September 2019 nanti. Yunasdi sependapat dengan Amir bahwa YIM sepantasnya mundur karena telah gagal mengemban amanat Muktamar ke-IV PBB.

“Dimasa kampanye kemarin, YIM menyatakan sendiri siap mundur jika PBB gagal masuk senayan. Sebagai konsekwensinya, YIM harus mundur sebelum muktamar digelar,” tandasnya.

Menurut Yunasdi, YIM harus menyatakan mundur sebelum Muktamar ke-V digelar agar semuanya bisa berjalan sukses. Sebab, jiika YIM menyatakan mundur ditengah-tengah muktamar, lalu ada skenario secara aklamasi meminta YIM maju kembali, maka itu sama saja mengkerdilkan YIM sebagai sosok yang memegang komitmen.

“Jangan lagi ada skenario YIM mundur saat muktamar lalu ada desakan peserta secara aklamasi meminta YIM tetap maju. Kalau begitu, YIM dikerdilkan. Makanya, baiknya YIM mundur sebelum muktamar,” lanut Yunasdi.

Lebih jauh, Yunasdi menyatakan mundurnya YIM sebagai ketum PBB sebelum muktamar akan memberi ruang bagi kalangan millenial untuk maju. Terlebih, saat ini muncul lagi satu calon muda yang memiliki potensi untuk membesarkan PBB, yakni Heppy Trenggono.

“Baiknya YIM mundur beri kesempatan yang muda memimpin. YIM sudah kena penyakit lupa, sama Zulkifli (Ketua DPP PBB) ga kenal, sama Prof. Siti Zuhro, pengamat Politik LIPI yang juga Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) juga ga kenal. Ini bahaya kalau Ketum Parpol pikun. Sekarang banyak millenial yang siap gantikan YIM, selain dari internal juga eksternal, termasuk pengusaha sukses yang merupakan kader Masyumi Mas Heppy Trenggono. Kemarin, kami sudah berjumpa beliau dan siap untuk maju. Sudah ada Ormas islam yang mendukung,” ujar Yunasdi.

Senada dengan itu, Ketua DPP PBB DR. Harjono menyarankan agar YIM mendorong kader muda PBB untuk menggantikannya. Karena, PBB punya banyak kader mumpuni untuk menduduki posisi Ketum PBB.

“Sudahlah YIM mundur saja dan sebaiknya sebelum muktamar. Kan masih banyak yang muda misalnya Yusron Ihza Mahendra, Ketua KAPPU (Komite Aksi Pemenangan Pemilu) PBB dan Yuri Kemal Fadlullah (mantan caleg PBB yang merupakan putera YIM). Ini duet mantap juga, kalau Yusron Ketua, Sekjennya Yuri kan YIM bisa jadi Ketua Majelis Syuro. Kalau mereka tampil dalam debat calon kandidat kan mantap. Masak YIM debat sama yuniornya, meskipun yuniornya itu ilmunya ga kalah sama YIM,” ujar Harjono.

Sebelumnya, sejumlah nama millenial dikabarkan akan maju menggantikan YIM memimpin PBB. Yakni, dari internal, Zulkifli Ali saat ini menjabat Ketua DPP PBB dan Hasfil yang saat ini menjabat Wasekjen DPP PBB.

Sementara, dua calon eksternal, yakni Rijal dikenal sebagai aktivis Islam dan saat ini menjadi Ketua umum (Komando Barisan Rakyat) dan Hairul Anas Suaidi yang akrab disapa Anas praktisi digital ekonomi yang juga anggota Syarikat Alumni Institut Teknologi Bandung (SA ITB).

Belakangan, nama Zulkifli dan Anas menguat. Informasi diperoleh, kedua kandidat siap bersaing dan adu konsep. “Memang sekarang menguat Zul dan Anas. Jadi, kalau ada calon lain, seperti Mas Heppy Trenggono maka ada tiga calon lagi nih yang siap adu konsep. Zul itu sudah matang di organisasi dan juga aktivis Islam, dia sudah siapkan konsepnya untuk PBB agar bisa lebih maju. Anas juga punya konsep pemberdayaan ekonomi melalui teknologi, ini bisa menjawab kebutuhan Umat. Kalau keduanya dipasangkan juga mantap, misalnya Zul ketua dan Anas Sekjennya. Kita lihat nantilah,” pungkas Harjono. (sumber)

Mengenai Tawaran Menteri dari Jokowi, Ini Kata Ketua Badan Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono

ilustrasi

STUDY IN ASAHAN -- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawcapres) terpilih, mulai beredar isu seputar tokoh yang berpotensi menduduki kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Mengenai kemungkinan Yusril Ihza Mahendra masuk kabinet, Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebab pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Dengan segala kewenanganya, Pak Jokowi akan memilih para menterinya pasti yang terbaik yang bisa membantu beliau menuju suksesnya progam kerja Presiden lima tahun ke depan," tutur Sukmo saat dihubungi SINDOnews, Senin (1/7/2019).

Sukmo menuturkan, PBB seperti disampaikan Ketua Umum Yusril Ihza akan sepenuhnya mendukung setiap progam kerja presiden, baik jika ada kader nya yang menjadi menteri maupun tidak duduk di kabinet.

"Dengan demikian Ketua umum selalu bersikap jika semua untuk kepentingan rakyat dan umat akan siap mengawal Pak Jokowi," ujarnya.

Mengenai Yusril sudah mendapat tawaran sebagai menteri, Sukmo mengaku belum mengetahui secara persis. Namun yang pasti, komunikasi antara Jokowi dan Yusril sampai saat ini masih berlangsung intensif.

"Apakah sudah ada bicara tawaran menteri pada Pak Yusril, biarlah Pak Jokowi yang mengumumkan sendiri," tandasnya. (sumber/adm)